Samsat Parepare Kembali Gelar Razia STNK

PAREPARE – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Parepare atau Samsat Parepare menggelar razia untuk mencari kendaraan yang belum melakukan pengasahan STNK.

Razia digelar di Jalan Poros Parepare – Barru, Tonrangeng, Kecamatan Bacukiki, Kamis 14 Oktober 2020.

Sebanyak 31 unit kendaraan yang terjaring dalam razia tersebut karena tidak mengesahkan STNK yang terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 27 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 27 unit.

Kasi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah Parepare Bapenda Sulsel, Ahmuddin, mengatakan, razia tersebut dibantu Kanit Patroli Polres Parepare.

Ia menambahkan, dari 31 unit kendaraan yang terjaring sebanyak 6 unit yang melakukan pengsahan STNK di tempat senilai Rp 12.080.000.

Katanya, penertiban serupa akan kembali digelar di sejumlah titik di Parepare untuk mengingatkan masyarakat agar melakukan pengesahan surat kendaraan secara rutin.

Selain di Parepare, razia serupa juga digelar di Makassar dan kabupaten/kota lainnya di Sulsel hingga 31 Desember 2020.

Insentif Pajak

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah memperpanjang pemberian insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulsel.

Seharusnya pemberian insentif pajak kendaraan berakhir pada 29 September 2020 namun diperpanjang gubernur hingga 23 Desember 2020.

Gubernur Sulsel memperpanjang pemberlakuan insentif pajak kendaraan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang terganggu selama pandemi Covid-19.

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2211 / IX / Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani gubernur pada 29 September 2020.

Perpanjangan pemberian insentif PKB dilakukan mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, termasuk di Sulsel.

Pandemi memaksa warga Sulsel bertahan di rumah sehingga penghasilannya menurun  tidak berpenghasilan dan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat termasuk dalam membayar PKB.

Pemberian insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dimaksud adalah:

  1. Pembebasan denda PKB Jan-Des 2020 untuk semua Kendaraan Bermotor
  2. Pembebasan seluruh denda PKB untuk:
  3. KB Tahun 2010 ke bawah;
  4. KB Nilai Jual Rp150.000.000,00 ke bawah sesuai Peraturan Gubernur;
  5. KB proses BBNKB II dan seterusnya;
  6. KB angkutan barang dan angkutan umum orang;
  7. KB mutasi masuk/keluar antar Kab/Kota se-Sulsel.
  8. Pembebasan Tarif PKB Progresif untuk:
  9. KB angkutan barang dan KB angkutan umum orang;
  10. KB proses BBNKB (atas tunggakan dari pemilik sebelumnya dan atas keterlambatan lapor jual)

Perpanjangan Ketiga

Ini adalah perpanjangan pembebasan denda ketiga yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Pemprov Sulsel menggelar  pemberian insentif pembebasan denda PKB pertama kalinya pada 1 Januari sampai 29 Juni 2020.

Dalam periode ini, total kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif tersebut sebanyak 97.955 Unit dengan pembayaran sebesar Rp73.760.900.798  dan total denda yang dibebaskan sebesar Rp 2.503.239.960.

Kemudian diperpanjang masa berlakunya mulai 29 Juni hingga 30 September 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1574/VI/Tahun 2020.

Selanjutnya pembebasan denda PKB kembali dilakukan untuk ketiga kalinya mulai 29 September hingga 23 Desember 2020.

Kabid Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Dharmayani Mansyur, mengatakan, perpanjangan pembebasan denda PKB kali ini terfokus pada upaya meringankan beban masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19. Karena itu ada penambahan pemutihan denda dan pembebasan tariff pajak progresif untuk angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Dengan perpanjangan masa berlaku pembebasan denda pajak ini, masyarakat mendapatkan relaksasi pajak sehingga dapat mengatur waktu pembayaran pajaknya secara tepat. Meskipun harus diingat bahwa perpanjangan pembebasan denda ini hanya berlaku sampai tanggal 23 Desember 2020.

Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 23 Desember 2020, mereka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak.

Untuk menghindari keramaian saat membayar PKB, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Kas Bank Sulselbar, Indo Maret, Alfa Midi dan Alfa Mart. Bahkan saat ini masyarakat juga sudah bisa membayar pajak dengan menggunakan Gopay (Gobills).

Sedangkan untuk nasabah bank lainnya, wajib pajak dapar menggunakan aplikasi Samolnas.

Alternatif lainnya, masyarakat bisa membayar PKB di samsat drive thru, samsat keliling, atau ke samsat stasioner dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Ia menambahkan, meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi.

Penanggulangan wabah Covid-19 perlu usaha keras dan energi besar. Untuk itu kita perlu terlibat bersama. Salah satu peran penting yang dapat ditempuh adalah dengan membayar pajak tepat waktu.

Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman optimistis dapat mencapai target tersebut dengan kerja keras semua pegawai Bapenda Sulsel termasuk 25 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Sulsel.

“Kami optimistis dapat mencapai target. Kita harus semangat meski saat ini masih pandemi,” ujarnya.(alim)