Pemkab Sinjai  Dapat 23,8 M dari  Pajak Bapenda Sulsel

SINJAI – Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar membayar pajak kendaraan tepat waktu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Sinjai, melakukan sosialisasi pajak daerah, di  Hotel Srikandi Sinjai, Rabu (13/9).

Ketua  Pelaksana, A. Dewan Dapi mengatakan, sosialisasi ini digelar  untuk mengingatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam membayar  pajak tepat waktu.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Sinjai Bapenda Sulsel, Drs. Arwin Jalil M.Si yang membuka sosialisasi ini mengatakan sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai jenis pajak  yang dikelola oleh Bapenda Sulsel dan pajak apa saja yang dikelola oleh Pemkab Sinjai.

Menurutnya,  Kabupaten Sinjai saat ini berada diurutan paling rendah di Sulsel dalam pencapaian target pajak daerah.

“Olehnya itu kami minta dukungan semua pihak untuk menginformasikan kepada masyarakat lain agar dapat membayar pajak tepat waktu sebab hasil dari pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” jelasnya.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, H. Burhanuddin, SH juga hadir membawakan materi terkait layanan unggulan Samsat Sinjai.

Burhanuddin  mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan di 24 kabupaten/kota di Sulsel termasuk di  Kota Sinjai untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang  pajak yang dikelola Bapenda Sulsel serta layanan unggulan Bapenda Sulsel.

Layanan unggulan tersebut antara lain gerai samsat,  samsat keliling, samsat dilevery, Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipada), dan masih banyak lagi. “Sekarang ini wajib pajak bahkan sudah bisa mengetahui pajak kendaraan bermotor melalui SMS atau twitter,” katanya.

Bur mengatakan, Bapenda Sulsel hanya mengurus lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak rokok dan pajak air permukaan (PAP).

Dana pajak bagi hasil khusus pajak motor yakni 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk daerah. Pajak  BBNKB  30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk daerah. Sementara PAP hasilnya dibagi dua yakni 50 provinsi dan 50 kabupaten. Untuk pajak rokok provinsi hanya menerima 30 persen sementara provinsi menerima 70 persen.

Dari pemungutan pajak tersebut daerah juga mendapatkan bagian yang jumlahnya bervariasi. Hingga Agustus  2017 ini, dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Sinjai  adalah Rp 23,8 miliar yang jumlahnya akan terus bertambah.

Kasatlantas Polres Sinjai, AKP Kamiluddin juga memaparkan pemikirannya berjudul Meningkatkan Kinerja Samsat Guna Optimalisasi Pelayanan Publik.  Ryanata Masyuraga dari Jasa Raharja Perwakilan Bone juga hadir bersama sekitar 100  peserta sosialisasi  yang terdiri dari anggota klub motor, diler, pembiayaan,  pengelola  SPBU, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya.(Tsi-Dai-Ilham)

 

 

 

Samsat Makassar Kejar  Mobil Mewah Penunggak Pajak

MAKASSAR – Samsat Makassar memburu mobil-mobil mewah yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Di Sulawesi Selatan, banyak pemilik mobil yang tak acuh dengan pajak kendaraannya.

Petugas UPTD Sistem Administrasi Manajemen Satu Atap (Samsat) Makassar melakukan razia dan memburu pemilik mobil mewah yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Rabu (13/9/2018).

Pamin I Samsat Makassar Iptu Ade Hermansyah yang memimpin razia di kawasan Pelabuhan Makassar dan Jalan Pattimura, menyebutkan selama beberapa hari terakhir ini, tim khusus melakukan pencarian mobil-mobil penunggak pajak. Khususnya mobil mewah bernomor polisi Sulawesi Selatan dengan kode huruf DD.

Dalam operasi ini, lanjut Ade, tim Samsat Makassar mendapatkan penunggak pajak di Kompleks Bougenville, Jalan Pengayoman, yang memiliki 4 mobil mewah yang belum membayar PKB-nya. Ini terdiri dari mobil Mercedes S500 dengan besar tunggakan pajak selama 5 tahun sebesar Rp 231 juta, BMW seri 532i dengan pajak sebesar Rp 14 juta, Peugeot RCZ dengan pajak Rp 38 juta dan Mercerdes SLK 350 yang akan habis masa berlaku pajak dua hari kemudian sebesar Rp 29 juta. Selain itu, tim Samsat juga berhasil membuntuti mobil Hummer H3 yang menunggak setahun PKB sebesar Rp 35 juta.

“Saat ini sudah sangat mudah mengecek nomor polisi kendaraan yang pemiliknya menunggak pajak, dengan aplikasi database Samsat online, kami harapkan pemilik kendaraan yang belum bayar pajak agar menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membantu pembangunan di daerah ini,” ujar Ade dikutip dari detik.com.

Selain merazia kendaraan penunggak pajak, petugas Samsat juga berhasil mengamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan plat palsu. Salah satu mobil yang sudah diamankan adalah mobil bodong yang saat ini dialihkan pengusutannya ke pihak kepolisian.

Sementara menurut Kepala UPTD Samsat Makassar Harmin, mengatakan total tunggakan pajak di Makassar sebesar Rp 43 Miliar. Sedangkan target pendapatan pajak tahun 2017 senilai Rp 438 miliar.

Hamrin menyebutkan, guna mengejar target pendapatan pajak, timnya rutin menggelar razia dan menyebar mobil layanan Samsat Keliling untuk membantu masyarakat membayar pajak, yang tidak sempat datang ke kantor Samsat.

Salah satu cara yang dilakukan Samsat Makassar menyiapkan mobil Samsat Keliling plus kedai kopi yang digratiskan pada pembayar PKB. Lokasi layanan Samsat keliling plus Kedai kopi berada di Jalan Hertasning depan Kanwil PLN Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. (Tsi-Dai-Ilham)

Ketua Parlemen Perempuan Sulsel Sosialisasi Pajak di Bone

WATAMPONE – Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel,  Dr Hj Rusni Kasman SH M.Kn, Rabu (13/9), melakukan sosialisasi pajak daerah di Resto D’kotak, Watampone. Menurutnya pajak kendaraan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan di Sulsel.

Karenanya Hj Rusni meminta masyarakat aktif dalam membayar pajak kendaraan melalui samsat. Saat mengetahui pajak kendaraan jatuh tempo, ia meminta masyarakat langsung ke kantor samsat.

Sosialisasi pajak daerah yang digelar di Jalan Sudirman, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone, ini menghadirkan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, H. Burhanuddin, SH sebagai pemateri utama yang mewakili Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR yang tidak sempat hadir.

Sosialisasi ini juga dihadiri  Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bone Nurlina, Kanit Regident Samsat Bone Iptu M Tang, Kepala PT Jasa Raharja Bone Alem Nofri Yoppi, dan seratusan peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Bone.

Burhanuddin  mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan di 24 kabupaten/kota di Sulsel termasuk di  Kota Watampone untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang  pajak yang dikelola Bapenda Sulselserta layanan unggulan Bapenda Sulsel.

Layanan unggulan tersebut antara lain gerai samsat,  samsat keliling, samsat dilevery, Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipada), dan masih banyak lagi. “Sekarang ini wajib pajak bahkan sudah bisa mengetahui pajak kendaraan bermotor melalui SMS atau twitter,” katanya.

Bur mengatakan, Bapenda Sulsel hanya mengurus lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak rokok dan pajak air permukaan (PAP).

Dana pajak bagi hasil khusus pajak motor yakni 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk daerah. Pajak  BBNKB  30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk daerah. Sementara PAP hasilnya dibagi dua yakni 50 provinsi dan 50 kabupaten. Untuk pajak rokok provinsi hanya menerima 30 persen sementara provinsi menerima 70 persen.

Dari pemungutan pajak tersebut daerah juga mendapatkan bagian yang jumlahnya bervariasi. Hingga Agustus  2017 ini, dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Bone adalah Rp 49,7 miliar yang jumlahnya akan terus bertambah.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Bone Nurlina mengatakan tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan  kepada wajib pajak di Kota Bone. “Sosialisasi ini untuk memperkenalkan pajak dan layanan unggulan, sehingga wajib pajak bisa mengetahui hak dan kewajibannya pada negara.

APBD Sulsel tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp8,9 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan Rp3,7 triliun. Sementara pajak daerah Rp3,3 triliun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD sebesar 37,23 persen, dan kontribusi pada PAD mencapai 88,99 persen.(Tsi-Dai-Alim)

 

Di Pinrang, Kendaraan Menunggak Dipasangi Stiker

PINRANG – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Pinrang berkeliling mencari kendaraan yang menunggak pajak. Bila ditemukan kendaraan tersebut akan dipasangi stiker berisi jumlah tagihan tunggakan dan ajakan untuk membayarnya di Samsat Pinrang.

Kepala UPT Pinrang, H. Amir Barrang, MM, mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mengajak warga Pinrang agar membayar pajak kendaraannya dengan tepat waktu. Sebab pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat Pinrang dalam bentuk pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Pemasangan stiker tunggakan PKB tersebut berlangsung pada Selasa (12/9/2017) di sejumlah lokasi, antara lain, di Pasar Sore, Kampung Jaya, Pinrang, dipimpin oleh Kasi Pendataan Noer Rachmat beserta tiga orang staf pendataan.

“Kami memulai pemasangan stiker pada pukul  15.30-17.00. Jumlah stiker yang terpasang pada kendaraan bermotor yang menunggak sebanyak 55 lembar, yakni 47 unit roda dua dan 8 unit Roda empat,”katanya.

Ia menjelaskan, rata-rata kendaraan penunggak pajak adalah pengunjung  pasar Sore Kampung Jaya. Menurutnya, ia akan kembali melakukan pemasangan stiker di sejumlah titik keramaian.(Tsi-Dai-Kiblat)