Penurunan BBNKB Disosialisasikan di Barru

Barru – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Barru menggelar sosialisasi pajak daerah, Senin (20/8), di Aula STIA Al Ghazali Barru.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pemprov Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH tampil sebagai pemateri dalam sosialisasi yang dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Barru, Yustiaty Yusuf.

Kanit Regident Polres Barru Iptu Yuntung Tangkelangi SH dan Reza Septiandi SE juga hadir untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan samsat di Barru.

Sosialisasi ini dihadiri seratusan peserta yang merupakan komunitas pemilik kendaraan, ASN Pemkab Barru, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan sejumlah pelanggan Samsat di Barru.

Dihadapan peserta, Redindo, sapaannya, mengaku kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara berkesinambungan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat  agar sadar dan sukarela membayar pajak. Juga untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan samsat terkait pajak yang dikelola UPT Barru dan pajak yang dikelola Pemkab Barru.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini masyarakat wajib pajak dengan sukarela membayar pajaknya apakah itu pakak daerah maupun pajak negara,” katanya.

Saat ini,  Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan pelanggan samsat dengan membuka  samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan pajak door to door, dan masih banyak lagi.

“Sudah tidak ada alasan lagi para wajib pajak untuk menunda-nunda membayar pajaknya,” katanya didampingi  Kepala UPT Pendapatan Wilayah Barru.

Hingga Juni 2018, dana bagi hasil yang akan diperoleh Pemkab Barru dari penerimaan pajak yang dikelolah oleh UPT Pendapatan Wilayah Barru sebesar Rp 18,8 miliar lebih.

Bapenda Sulsel menangani lima jenis pajak yang hasilnya akan dibagikan kepada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak 30 persen diberikan kepada kabupaten/kota dan 70 persen diberikan kepada provinsi.

Pajak rokok dan pajak bahan bakar sebanyak 70 persen akan diberikan kepada kabupaten/kota sedangkan provinsi hanya menikmati 30 persen. Sedangkan pajak air permukaan hasilnya dibagi rata, 50 persen untuk provinsi dan 50 persen.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan nonfisik di Sulsel, antara lain, pembangunan jalan dan jembatan serta membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Yustiaty Yusuf juga menambahkan perubahan tarif baru pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 12,5 persen menjadi 10 persen.

“Sesuai Perda No 10 tahun 2010 Pasal 22 ditetapkan bahwa tariff BBNKB turun dari 12,5 persen menjadi 10 persen. Hal ini diatur dalam Perda No 8 tahun 2017,” katanya.(*)