UPT Barru Minta Bantuan Camat dan Lurah Tagih Pajak Kendaraan

Barru – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Barru kembali menggelar Sosialisasi Pajak Daerah di aula STIA Al Ghazali Barru, Kamis (13/12/2018). Sosialisasi kali ini diikuti Camat Barru bersama seluruh kades dan lurah se-Kecamatan Barru.

Alasan UPT Pendapatan Barru menghadirkan Pemerintah Kecamatan Barru seperti kades dan lurah karena tunggakan pajak kendaraan di Kecamatan Barru  termasuk tinggi.

Sosialisasi ini dibuka Kepala UPT Pendapatan Wilayah Barru, Yustiaty Yusuf, didampingi Kasubag TU, Andi Mukhtar. Usai membuka sosialisais, Yustiaty juga membawakan materi tentang pajak daerah. Kanit Regident Polres Barru, Iptu Marliany juga membawakan materi kesamsatan.

Sebelum membawakan materi sosialisasi pajak daerah, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Barru, Yustiaty Yusuf, menyerahkan dokumen data pemilik kendaraan yang menunggak pajak kepada Camat Barru, Andi Hilmanida.

Selain camat, para kades dan lurah juga menerima data penunggak pajak pemilik kendaraan di wilayah desa dan kelurahan masing-masing.

Di hadapan para kades dan lurah, Yustiaty, menjelaskan materi tentang arti pajak, lima jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda Sulsel. Ia juga menjelaskan sebelas pajak yang dikelola kabupaten /kota.

Ia juga menjelaskan pajak progresif bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya serta layanan unggulan untuk membayar pajak kendaraan yang diterapkan Bapenda Sulsel.

Yustiaty mengatakan,  wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan di wilayah desa dan kelurahan di Barru. Sebab pemkab juga menerima dana bagi hasil (DBH).

“Itulah sebabnya melalui sosialisasi ini diharapkan ada kerjasama antara UPT Pendapatan dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa, untuk membantu kami dalam menagih pajak kendaraan,” katanya.

Dua pejabat desa yang hadir dalam sosialisasi itu siap membantu pihak UPT Pendapatan Wilayah Barru untuk mendata sekaligus melakukan penagihan pajak.

Namun mereka mengakui banyak sepeda motor yang telah pindah tangan atau telah dijual ke daerah lain.

Sekretaris Desa Tompo, Ibrahim, mengakui, dari 209 data kendaraan warganya, ada beberapa di antaranya yang telah dijual atau telah rusak berat.

“Data seperti ini yang diperkirakan akan mempersulit pendataan. Saya perkirakan dari 209 warga Tompo yang menunggak pajak, hanya sekitar 10 persen yang bisa terlacak, ” ujar Ibrahim dikutip beritakotamakassar.

Bachtiar, perangkat Desa Palakka juga mengakui bahwa dari 202 data penunggak pajak di wilayahnya sudah banyak yang berubah menjadi motor pengangkut gabah sehingga pemiliknya malas membayar pajak.(*)