ASN Bapenda Sulsel Hadiri Pengarahan Menpan RB di CCC

MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Jend Pol Syafruddin hadir memberikan pengarahan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulawesi Selatan di Celebes Convention Center, Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Makasssar, Kamis (20/12).

Ratusan pejabat IV, III, dan II Badan Pendapatan Daerah Sulsel hadir mendengarkan  arahan menteri. Mereka berasal dari seluruh UPT di Sulsel plus yang berasal dari Sekretariat Bapenda Sulsel di Jalan AP Petta Rani Makassar. Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si juga hadir memimpin ratusan ASN bapenda.

Usai arahan menteri, dilaksanakan penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 untuk Provinsi Sulawesi Selatan serta pembukaan Musrembang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini memang digelar secara bersamaan.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Sulsel dan kepala daerah 24 kabupaten/kota juga hadir.

Syafruddin mengatakan, dinamika berbagai aspek kebangsaan di Indonesia, tidak bisa terlepas dari isu global. Dalam Forum IMF dan World Annual Meeting, KTT G-20 serta berbagai forum tingkat dunia membahas sustainable development goal’s (SDGS) atau pembangunan berkelanjutan untuk planet, peace, partnership dan prosperity.

“Seluruh isu utama bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana perubahan adminsitrasi negara yang bertumpu pada adaptasi tata kelola pemerintahan dapat diarahkan untuk menghadapi ketidakpastian dan dinamika megatrends global,” kata Syafruddin.

Lanjutnya, menghadapi seluruh dinamika global tersebut, ditengah situasi bangsa juga harus berpacu  dalam pencapaian target pembangunan dalam perekonomian terus dilanjutkan.

Pola Jawa Sentris diubah menjadi Indonesia Sentris dan merata di Seluruh Indonesia. Pembangunan dan pemulihan infrastruktur juga difokuskan untuk pemerataan daerah terdampak bencana dan kawasan timur Indonesia. Upaya penguatan fiskal dan moneter yang berfokus pada pertumbuhan investasi dan iklim ekonomi kondusif terus dikuatkan untuk mendongkrak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pada aspek sosial politik Indonesia, bertumbuh ke arah kematangan demokrasi ungkapnya. Walaupun, Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 melalui rilus Media Amerika Serikat, The Economist menempatkan Indoensia di peringkat 68 dan tergolong dalam kategori negara flawed democracies (demokrasi cacat) dengan skor rata-rata 6,39. Tercatat skor variabel keberfungsian pemerintah sebesar 7,14 yang harus ditingkatkan.

“Ini menujukkan aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah,” sebutnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi nafas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional. Saat ini negara-negara yang ada di dunia berlomba memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Ini dikarenakan tata kelola pemerintahan menjadi tulang punggung negara, dimana dapat memacu pertumbuhan dan kemakmuran.

“Yang lamban dan tidak mau berubah akan tertinggal, bahkan resiko terbesarnya adalah kegagalan sistem pemerintah untuk mempertahankan negaranya. Kita dapat mencermati¬† Yunanai dan Venezuela yang tercatat sejarah sebagai failed state atau negara gagal,” ujarnya.

Katanya, sejarah mencatat tahun 2008, Indonesia pernah mengalami krisis moneter, namun Indonesia mampu lepas dan keluar dari jurang itu melalui proses reformasi birokrasi pemerintahan yang masih berlanjut hingga saat ini.

Sementara itu, Gubernur Sulsel menyampaikan, acara ini dirangkaikan secara bersama untuk efesiensi waktu dan menghemat anggaran.

“Dan tentu juga karena kepala daerah kita punya wilayah yang cukup jauh dan memiliki kesibukan -kesibukan masing-masing. Insha Allah tahun selanjutnya budaya ini akan kita teruskan,” sebutnya.

Kehadiran menteri di Sulsel, ujarnya, dalam rangka agenda reformasi birokrasi, yang merupakan agenda nasional yang mencakup perbaikan kelembagaan dan terlaksananya sumber daya birokasi yang lebih bermutu.

“Lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bertujuan untuk mendapatkan independensi, netralitas, kompotensi, kinerja, produktivitas kerja, integritas kesejahteraan dan akuntabilitas, yang kemudian memperkuat reformasi birokrasi, dan memperbaiki manajemen ASN sebagai wujud komitmen ASN,” ujarnya.(*)