Camat dan Lurah Bantu Penagihan PKB di Barru

 

BARRU– Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Barru menggandeng para camat, kades/lurah, serta kepala dusun/lingkungan untuk membantu menagih pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.

Mereka dibagikan data kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) atau tidak membayar pajak tahunan di sela-sela sosialisasi pajak daerah yang digelar UPT Barru di Barru, Selasa (9/7). Penyerahan data KTMDU dilakukan Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman didampingi Kepala UPT Pendapatan Wilayah Barru Yustiaty Yusuf.

“Kami meminta bantuan para camat, lurah, dan kepala dusun untuk melakukan penagihan tunggakan PKB serta verifikasi data kepemilikan kendaraan bermotor karena mereka yang paling tahu kondisi di tempatnya,” kata Yusti yang mendampingi kepala bapenda.

Sosialisasi yang dihadiri wajib pajak dan tokok masyarakat Barru  ini dibuka kepala bapenda sekaligus membawakan materi terkait pajak daerah.  Hadir juga Jasa Raharja Barru bersama aparat pemerintahan di Barru.

Kepala bapenda meminta masyarakat aktif membayar pajak kendaraan karena pajak tersebut juga akan dinikmati masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil (DBH). Dana itu digunakan pemda untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Hingga Mei 2019, Pemkab Barru menerima dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 14.909.396.862 yang berasal dari lima pajak yang dikelola Bapenda Sulsel.

DBH Sebesar Rp 14 miliar tersebut terdiri dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 6.521.675.106, pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 3.337.486.094, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2.834.520.443, pajak air permukaan (PAP) Rp 20.549,858, dan pajak rokok sebesar Rp 2.195.165.362.

Untuk meningkatkan DBH ke Pemkab Barru, lanjutnya, ia meminta aparat kecamatan, lurah, desa, dan lingkungan membantu menagih PKB di wilyahnya.

Sosialisasi pajak daerah ini digelar untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pajak yang dikelola Bapenda Sulsel.

Saat ini Bapenda Sulsel menggratiskan BBNKB penyerahan kedua mulai tahun buat 2015 ke bawah. Berlaku hingga Desember 2019.

Balik nama secara cuma-cuma ini diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang akan mengubah status kepemilikannya dari perseorangan menjadi berbadan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan  umum orang dalam trayek/tidak dalam trayek.

Dijelaskan, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/kota. PKB yang ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor.

Kemudian BBNKB yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bapenda Sulsel juga mengelola pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yakni pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan (PAP) yakni pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Sementara pajak yang dikelola kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bapenda Sulsel juga memberikan insentif pada wajib pajak berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum.

Insentif PKB  dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

“Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, antara lain, bukan merupakan milik pribadi tapi milik perusahaan,” ujarnya.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, Bapenda Sulsel meluncurkan berbagai layanan antara lain pembayaran PKB melalui Indomaret, pembayaran PKB menggunakan mesin EDC / kartu debit, pembayaran PKB ATM Bank Sulselbar dan mobile banking Bank Sulselbar.

Juga sudah bisa pembayaran pajak link yakni pajak daerah lain bisa dibayarkan di Soppeng, pelayanan melalui gerai, drive thru, samsat keliling, samsat lorong, dan masih banyak lagi.(*)