Tak Bisa Urus Izin Kalau Nunggak Pajak Kendaraan

MAKASSAR – Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21/V/Tahun 2019 tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemprov Sulsel.

Dalam pergub ini diatur bahwa untuk mendapatkan surat izin tertentu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Pemprov Sulsel, pengusaha tidak boleh menunggak pajak daerah.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur, mengatakan, izin baru dapat diterbitkan apabila pengusaha telah mendapatkan surat keterangan status wajib pajak daerah (KSWPD) dari bapenda yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan salah satu dari lima jenis pajak yang dikelola Pemprov Sulsel.

Lima jenis pajak itu adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok.

“Pengusaha yang ingin mengurus izin tertentu akan diperiksa dulu tunggakan pajaknya. Jika menunggak salah satu dari lima item pajak tersebut, maka perizinannya tidak akan diterbitkan,” ujarnya.

Untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus izin, Bapenda Sulsel dan DPMPTSP Sulsel telah melakukan integrasi data sistem atau host to shost sehingga data wajib pajak dapat dilihat oleh kedua lembaga tersebut.

Untuk memudahkan wajib pajak atau pengusaha melunasi PKB, Bapenda Sulsel telah membuka loket samsat di DPMPTSP. Pengusaha yang menunggak dapat melunasi langsung tunggakan PKB-nya di loket tersebut.

Setelah melunasi tunggakannya, wajib pajak atau pengusaha akan mendapatkan lembaran KSWPD dari Bapenda Sulsel sebagai syarat agar izinnya diterbitkan oleh DPMPTSP.

Pergub ini berlaku secara bertahap mulai 1 Juli 2019 hingga 1 Desember 2019.

Ia menambahkan, saat ini Bapenda Sulsel menggratiskan BBNKB penyerahan kedua untuk kendaraan mulai tahun buat 2015 ke bawah. Berlaku hingga akhir Desember 2019.

Balik nama secara cuma-cuma ini diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang akan mengubah status kepemilikannya dari perseorangan menjadi berbadan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan  umum orang dalam trayek/tidak dalam trayek.

Bapenda Sulsel juga memberikan insentif pada wajib pajak berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum.

Insentif PKB  dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

“Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, antara lain, bukan merupakan milik pribadi tapi milik badan usaha dan kendaraan bermotor yg bersangkutan terdaftar dalam izin penyelenggaraan angkutan umum yang dimiliki badan usaha dimaksud,” ujarnya.(*)

 

Izin yang diatur Pergub Sulsel nomor 21/v/2019

  1. Izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek, berlaku mulai 1 Juli 2019
  2. Izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, berlaku mulai 1 Juli 2019
  3. Kartu pengawasan, berlaku mulai 1 Juli 2019
  4. Izin usaha pertambangan, berlaku mulai 1 November 2019
  5. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, berlaku mulai 1 November 2019
  6. Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah, berlaku mulai 1 November 2019
  7. Izin pemanfaatan hutan, berlaku mulai 1 Desember 2019
  8. Izin usaha perikanan, berlaku mulai 1 Desember 2019
  9. Izin lingkungan, berlaku mulai 1 Desember 2019
  10. Izin limbah bahan berbahaya dan beracun, berlaku mulai 1 Desember 2019
  11. Izin penelitian, berlaku mulai 1 Desember 2019
  12. Izin, rekomendasi dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh perangkat daerah, berlaku mulai 1 Desember 2019

 

 

Samsat Mappanyukki Hadir di Trans Studio Mall

  • Buka Jam 1 Siang hingga Jam 10 Malam

Makassar – Samsat Mappanyukki semakin mendekatkan diri dengan wajib pajak dengan membuka pelayanan di Trans Studio Mall Makassar. Sambil belanja, masyarakat dapat mengecek jumlah tagihan pajak kendarannya atau langsung membayarkan pajaknya di samsat keliling .

Samsat hadir untuk memeriahkan pameran otomotif  bertajuk Trans Autovaganza 2019 yang digelar mulai 27 November hingga 8 Desember 2019.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan, Bustanul Arifin, mengatakan, pelayanan tambahan ini digelar untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

https://www.instagram.com/p/B5aNuhiHjHd/

“Kami melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan yang biasa juga disebut perpanjangan STNK. Kami tidak melayani penggantian plat. Untuk penggantian plat silahkan mengurusnya di samsat asal kendaraan,” ujarnya.

Pameran otomotif tahunan ini digelar Trans Studio Mall Makassar di Central Atrium & Atrium Trans Square Trans Studio Mall Makassar.

Peserta pameran ini antara lain BMW, Honda, Toyota, Mitsubishi, Benelli, Suzuki, Yamaha, Mazda, dan Wuling.(*)

Samsat Mappanyukki Raup Pajak Rp 71 Juta di Tanjung Bunga

Makassar – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki semakin gencar turun ke jalan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Jumat (29/11/2019), Samsat Mappanyukki dibantu Satlantas Polrestabes Makassar, Denpom XIV Hasanuddin, dan Jasa Raharja kembali turun ke Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

Dalam razia tersebut petugas gabungan menemukan 65 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan meliputi kendaraan roda dua sebanyak 31 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 34 unit.

Dari jumlah tersebut petugas menilai 36 pemilik kendaraan karena tidak membawa SIM atau STNK, serta tidak melakukan pengesahan STNK.  Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor karena tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK.

Kepala UPT Makassar I Selatan, Bustanul Arifin, mengatakan, sebanyak 29 pengendara memilih membayar pajak di tempat yang terbagi dalam kendaraan roda dua 10 unit dan kendaraan roda empat 19 unit.

Total pemasukan pajak ke kas daerah sebesar Rp 71.032.035 yang berasal dari kendaraan asal Makassar senilai Rp 21.602.760 dan luar Makassar senilai Rp 49.429.275.

Bustanul mengatakan, razia akan kembali dilaksanakan pada pekan depan hingga akhir Desember di sejumlah titik yang telah ditentukan. Namun ia enggan menyebut titik tersebut.

Ia berharap masrarakat aktif membayar pajak karena pajak tersebut akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk pembangunan.(*)