Samsat Jeneponto Bagikan Bendera pada Wajib Pajak

JENEPONTO– Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Jeneponto Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) membagikan bendera merah putih pada wajib pajak.

Bendera yang dibagikan tersebut berasal dari sumbangan ASN di Jeneponto. Setiap ASN menyumbangkan dua buah bendera.

Bendera sengaja dibagikan menjelang puncak perayaan HUT RI ke-77 tahun agar masyarakat dapat mengibarkan bendera di depan rumahnya masing-masing.

Pembagian bendera juga sebagai tanda terima kasih ASN Samsat Jeneponto kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Kepala UPT Bapenda Sulsel Wilayah Jeneponto  Muh. Aras Akbar M.Si,  mengatakan, bendera dibagikan kepada wajib pajak yang datang membayar pajak kendaraan di samsat.

Pembagian Sang Merah Putih dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003/4954/Polpum tanggal 22 Juli 2022 perihal Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 77 dan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 (Sepuluh) Juta Bendera Merah-Putih Kepada Masyarakat Secara Nasional.

Gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih kepada masyarakat secara nasional ini untuk menimbulkan semangat patriotisme dan meningkatkan rasa kesatuan dan cinta tanah air, serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi covid-19 menuju tata peradapan dunia yang baru.

Selain membagikan bendera Aras bersama Kasat Lantas Jeneponto Iptu Sudirman S .Sos dan Kanit Regident Ipda Gushar Abustan MH juga membahas upaya-upaya untuk mencapai target pajak di Samsat Jeneponto.

Insentif Pajak

Saat ini samsat di Sulsel melakukan pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual atau blokir BBN 2.

Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel juga memberikan insentif pajak kendaraan angkutan umum orang yang terdaftar di samsat menggunakan nama pribadi.

Bukan hanya denda pajak kendaraan, pajak progresifnya juga ikut dibebaskan.  Pemberian insentif ini berlaku hingga 31 Desember 2022.(alim)

Dua Hari Tertibkan Pajak Kendaraan di Boulevard, Samsat Kumpulkan Rp 500 Juta

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar II Utara menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) bersama Pamin Makassar II, Satlantas Polrestabes Makassar, dan Jasar Raharja selama dua hari di Jalan Boulevard Makassar

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, Andi Fitri Dwi Cahyawati, SE.,M.Si, mengatakan, penertiban digelar selama dua hari yakni pada 4 dan 9 Agustus 2022 untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu.

“Dari dua hari penertiban PKB, kami melihat animo masyarakat untuk membayar PKB di tempat penertiban cukup tinggi. Beberapa wajib pajak mengungkapkan karena kesibukan sehingga lupa membayar pajak kendaraannya,” katanya Rabu (10/8/2022) didampingi Kasi Pendataan & Penagihan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, Ika Sartika Syahlan, S.Ip.

Melalui penertiban PKB ini, mereka dapat membayar langsung pajak kendaraan di tempat dengan cepat dan mudah,
tambahnya.

Selama dua hari melakukan penertiban PKB, petugas berhasil mengumpulkan PKB sebesar Rp 520.517.270 dari penertiban selama dua hari. Pada hari pertama sebesar Rp 274.955.710  dan hari kedua sebesar Rp 245.561.560.

Selama melakukan penertiban PKB petugas dari UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara senantiasa berperilaku humanis dan santun serta tetap menjaga protokol kesehatan.

Melalui penertiban PKB ini, petugas juga menyosialisasikan ke masyarakat adanya pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya.

Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.
Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual/blokir BBN 2.(alim)

UPT Palopo Bagikan Bendera Sekaligus Sosialisasi Insentif Pajak

PALOPO – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Palopo, berbagi bendera merah putih, Selasa (9/8/2022), pada wajib poajak di Palopo.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo, Chandrawali S.Kom, menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai dukungan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Untuk UPT Pendapatan Palopo, terkumpul sebanyak 35 lembar bendera yang berasal dari sumbangan teman-teman ASN dan non ASN. Bendera yang terkumpul ini lalu kami salurkan di sekitar wilayah Kecamatan Mungkajang,” jelasnya.

Chandrawali mengatakan, bendera diberikan secara door to door ke rumah-rumah warga yang belum memasang bendera di rumahnya. “Kita lihat di sana, kalau ada rumah yang belum terpasang bendera, kami berikan bendera untuk mereka pasang,” katanya.

Menurut Chandrawali, pihaknya sengaja memilih wilayah Kecamatan Mungkajang sebagai lokasi kegiatan karena pihaknya sekaligus ingin mensosialisasikan program insentif pajak yang saat ini diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu insentif progresif untuk angkutan barang dan insentif progresif serta denda untuk angkutan umum orang.

“Di wilayah Mungkajang ini, banyak sekali tempat pencucian kendaraan yang biasa ditempati mobil angkutan barang dan angkutan umum. Jadi, sekaligus kita sosialisasikan program insentif yang berlaku saat ini,” katanya.

Pembagian Sang Merah Putih dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003/4954/Polpum tanggal 22 Juli 2022 perihal Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 77 dan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 (Sepuluh) Juta Bendera Merah-Putih Kepada Masyarakat Secara Nasional.

Gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih kepada masyarakat secara nasional ini untuk menimbulkan semangat patriotisme dan meningkatkan rasa kesatuan dan cinta tanah air, serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi covid-19 menuju tata peradapan dunia yang baru.

Insentif Pajak

Saat ini samsat di Sulsel melakukan pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual atau blokir BBN 2.

Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel juga memberikan insentif pajak kendaraan angkutan umum orang yang terdaftar di samsat menggunakan nama pribadi.

Bukan hanya denda pajak kendaraan, pajak progresifnya juga ikut dibebaskan.  Pemberian insentif ini berlaku hingga 31 Desember 2022.(awal/alim)

TP2DD Sulsel Ikuti Capacity Building Tersertifikasi

SUNGGUMINASA – Sebanyak 99 orang pengelola keuangan daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan 24 kabupaten/kota mengikuti  capacity building selama dua hari di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.

Capacity Building tersertifikasi ini digelar Bank Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, dan Bank Sulselbar untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel dan menjaga kesinambungan kompetensi teknis yang diberi amanah sebagai PIC pelaporan kegiatan dan championships.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulsel, Asri Sahrun Said, membuka sekaligus membawakan materi yang berlangsung selama dua hari ini  yakni pada Selasa-Rabu (09-10/08/2022).

Peserta mendapatkan materi tentang cara melaksanakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai Permendagri no 56 tahun 2021 serta cara mengharmonisasikan keuangan antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) sesuai UU no 1 tahun 2022.

Peserta juga diajarkan beradaptasi dengan dunia digital serta memanfaatkan layanan bank dalam memberikan pelayanan pada masyarakat baik di bidang pengeluaran maupun di bidang pendapatan yang terdiri dari pajak dan retribusi. 

“Saya berhara peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan secara optimal. Diklat yang bersertifikasi ini menjadi salah satu bagian dari penguatan dari Pemrov Sulsel khususnya kompetensi SDM,” katanya Selasa (09/08/2022).

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel  yang diwakili Kepala Divisi SP PUR MI, Edy Kristianto, mengatakan, setelah mengkuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat mengiplementasikan di lingkup kerjanya.

Menurutnya, kegiatan ini bagian dari high level meeting pada 2 Agustus 2022 di Hotel Claro Makassar.

“Sertifikasi TP2DD ini merupakan salah satu inovasi tidak hanya di Sulawesi Selatan, namun juga secara nasional. Sepanjang pengetahuan kami, belum ada satupun provinsi yang menyelenggarakan kegiatan ini dengan output sertifikat kelulusan,” katanya.

Ia optimistis ETPD yang tersertifikasi dapat mengoptimalkan penerimaan asli daerah (PAD).

“Saat ini baru 2 Pemerintah di Sulawesi Selatan yang memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di atas 30 persen yaitu Kota Makassar dan Provinsi Sulsel. Apabila implementasi ETPD diperluas ke seluruh Perangkat Daerah di setiap Pemda di Sulawesi Selatan, maka suatu keniscayaan bahwa pada akhir 2022 akan banyak Kabupaten/Kota lainnya yang mengalami kenaikan DDF yang signifikan,” katanya.

Menurutnya, kemandirian fiskal daerah sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini lah yang menjadi salah satu filosopi dikeluarkannya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Ia menambahkan, pada pelaporan IETPD SMT-II 2021, sudah ada 11 pemda di Sulawesi Selatan yang masuk kategori digital. Berdasarkan hasil pelaporan IETPD SMT-I 2022, pemda di Sulsel yang masuk kategori digital mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga berjumlah 23 dari 25 pemda.

Acara ini juga dihadiri Kepala Bapenda Prov. Sulsel yang diwakili Kabid PAD, Dharmayani Mansyur M.Si, Kepala Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar Andryani dan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Dalam Negeri, Ni Putu Myari Artha M.Si, dan Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Samodra Heni Setyawan MM.(*)