Inilah Tempat Membayar Pajak Kendaraan di Belopa

BELOPA – Samsat Belopa terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Bukan hanya di Kota Belopa, pelayanan samsat hampir ada di seluruh kecamatan.

Yang terbaru adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada malam hari yang berada di sekitar Lapangan Kota Belopa.

Pelayanan samsat ini diberi nama Samsat Night Music yang menyasar wajib pajak yang sering melintas atau nongkrong pada malam hari di alun-alun pusat kota tersebut.

Selain itu, samsat juga hadir di sejumlah kecamatan di Luwu.

Inilah lokasi samsat keliling dan waktunya :

– Samsat Belopa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Senin-Jumat, pukul 00 – 12.00.

Gerai samsat Kecamatan Ponrang, Rabu dan Jumat, pukul 08.00 – 12.00.

Gerai samsat Kecamatan Walenrang.

Samsat keliling di Kecamatan Larompong Selatan, Senin, pukul 08.00 – 12.00.

Samsat keliling di Kecamatan Bajo, Selasa, pukul 08.00 – 12.00.

Samsat keliling di Kecamatan Lamasi.

Samsat night di Lapangan Kota Belopa, Sabtu malam, pukul 18.00-22.00.

Selain di tempat tersebut, wajib pajak juga bisa membayar pajak secara online atau non tunai melalui Qris, e-samsat Sulsel, dan Indomaret, serta go tagihan.(alim)

Prosesnya Hanya Sebulan, 12 Disabilitas Langsung Terima SK Kerja dari Gubernur Sulsel

MAKASSAR – Sebanyak 12 orang Disabilitas menerima SK Non-ASN Pemprov Sulsel oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Mereka yang berjejer mengenakan seragam putih hitam itu tampak tersenyum bahagia saat menerima surat keputusan (SK) penganggakatannya sebagai tenaga kerja dari orang nomor satu di Sulsel.

Penyerahan yang dirangkaikan pengarahan Gubernur Sulsel kepada ASN Lingkup Pemprov Sulsel berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sulsel, Senin 3 Oktober 2022.

Difabel yang mendapat SK tampak bahagia memeluk SK yang diberikan, ada yang terlihat matanya berkaca-kaca terharu. Bahkan setelah duduk dikursinya, ada yang terlihat mengangkat tangan sembari berdoa.

Mereka tidak menyangka dapat bergabung di Pemprov Sulsel sebagai tenaga Non-ASN. Bahkan ini perekrutan non ASN disabilitas yang pertama kali dilakukan Pemprov Sulsel.

Seperti diungkapkan oleh Iis Pamungkas. Perempuan berusia 23 tahun itu merupakan warga Walenrang, Kabupaten Luwu, yang disabilitas tuna daksa.

Iis Pamungkas mengaku tidak menyangka diterima di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini suatu kesyukuran bagi kami penyandang disabilitas, rasa syukur besar sekali, ungkapnya.

Diketahui, dari 12 disabilitas (tuna netra, dan tuna daksa) berasal dari beberapa daerah, misalnya Makassar, Bulukumba, dan Luwu.

Para disabilitas ini direkrut dan ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Misalnya ada yang memiliki skill mengajar, administrasi, customer servise, dan sebagainya.

Salah seorang disabilitas, Nurul Aisyah Syahrani, akan bertugas di Bapenda Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulsel, Yoga Indar Dewa, mengatakan, Gubernur Sulsel sangat peduli dan mengapresiasi disabilitas, terbukti proses perekrutan dan pengangkatan disabilitas menjadi tenaga kerja Non-ASN hanya sekitar sebulan saja.

“Saya sangat ingat proses kami audiens untuk meminta kami direkrut menjadi pegawai itu sangat singkat. Bulan lalu kami meminta diangkat, sekarang teman-teman sudah menerima SK pengangkatan menjadi pegawai,” kata Yoga yang besar di Ammarang, Tanralili, Maros.(mursalim)

Inilah Tempat Membayar Pajak Kendaraan Samsat Makassar II

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar II Utara atau Samsat Sudiang yang berada di Jalan Pajjaiang Makassar menyiapkan 17 tempat pembayaran pajak kendaraan (PKB).

Wajib pajak dapat memilih tempat pembayaran pajak yang berada di dekat rumahnya jika tak ingin ke Samsat Sudiang yang berada di dekat GOR Sudiang Makassar.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara Hj Andi Fitri Dwi Cahyawati SE., M.Si, mengatakan, tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan karena pelayanan samsat sudah ada di mana-mana.

Inilah 17 pelayanan Samsat Makassar Utara :

Samsat Sudiang

Samsat Pembantu Pettarani

Gerai Samsat Kecamatan Panakkukang

Gerai Samsat Kecamatan Wajo

Gerai Samsat Kecamatan Tamalanrea

Gerai Samsat Kecamatan Manggala

Gerai Samsat Kecamatan Biringkanaya

Gerai Samsat Kecamatan Ujung Tanah

Gerai Samsat Kecamatan Bontoala

Gerai Samsat Kantor Gubernur Sulsel

Gerai Samsat PTSP Sulsel

Kedai Samsat Jalan Boulevard

Kedai Samsat Bukit Khatulistiwa Jalan Perintis Kemerdekaan

Samsat Care Bukit Baruga

Samsat Keliling Depan Alfa Arung Tek

Samsat Keliling Depan Mall Mtos

Drive Thru Samsat Sudiang

Selain pelayanan tersebut, masyarakat juga bisa melakukan pembayaran di Indomaret, Go Tagihan, ATM Bank Sulselbar, aplikasi Bank Sulselbar, dan masih banyak lagi.(alim)

Bapenda se-Sulawesi Rakor di Makassar

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah penyelangaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Sulawesi yang berlangsung di Makassar, Kamis 29 September 2022.

Rakor ini dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sumardi Sulaiman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,  dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Bapenda Sulsel Dr Reza Faisal Saleh dan para Kepala Bidang Pajak Bapenda se-Sulawesi. Tampil sebagai narasumber antara lain Bapenda Provinsi Lampung. Acara ini dibuka Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Dr Mappatoba.

Menurutnya, rakor ini sangat strategis, karena bukan hanya untuk menjalin silaturrahmi, sinergitas, namun yang lebih penting lagi duduk bersama membicarakan dan menyepakati regulasi tentang Pajak Daerah yang akan diberlakukan se-Sulawesi. Regulasi yang akan mengatur tentang jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.

“Saudara sekalian yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan 7 jenis kewenangan pemungutan Pajak kepada pemerintah provinsi, yaitu PKB, PAB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB,” katanya.

Pajak Alat Berat (PAB) adalah pungutan lama dengan kemasan baru, sehingga pemungutannya lebih familiar. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pungutan baru, namun secara faktual, pemungutannya secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

“Pemberlakuan pajak-pajak ini perlu disepakati bersama, terutama tentang tarif. Yang harus diantisipasi adalah pajak ppsen PKB dan BBNKB yang merupakan pajak pemerintah kabupaten/kota. Tarif opsen ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah bagi hasil PKB dan BBNKB yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 30 persen,” ujarnya.

Tingginya opsen, lanjutnya, membuat pemerintah provinsi harus mengkaji ulang tarif yang berlaku selama ini. Jika pemda tidak ingin beban pajak masyarakat meningkat, maka tarif PKB dan BBNKB harus diturunkan sekitar 30 persen  untuk mengakomodir opsen 66 persen.

“Hal ini tentu saja membutuhkan analisa yang dalam. Sebagai tahap awal, marilah kita membicarakan dan menyepakati tarif yang wajar di sini, untuk kita terapkan secara seragam se-Sulawesi agar potensi tidak berpindah kedaerah lain,” ujarnya.

Selain rapat tersebut, saat ini Bapenda se-Sulawesi memiliki pertemuan rutin untuk rekonsiliasi PBBKB. (alim)

Samsat Toraja Utara Gelar Penertiban Pajak Kendaraan di Jalan Tagari Rantepao

RANTEPAO – Samsat Toraja Utara (Torut) yang merupakan gabungan tiga instansi yakni Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Torut, Satlantas Polresta Torut, dan Jasa Raharja Torut kembali menggelar penertiban pajak kendaraan pada Rabu 28 September 2022  di Jalan Tagari, Rantepao.

Kepala Seksi Pendataan & Penagihan UPT Samsat Torut, Allo Bungin Ranggina, S. Psi, M.A.P mewakili Kepala UPT Torut Emmy Sakka Lebang, mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak kendaraan tepat waktu serta mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.

Pada penertiban ini petugas berhasil menemukan 17 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) namun yang membayar hanya 13 unit senilai Rp 8.374.400  yang terdiri dari kendaraan roda empat sebesar Rp 2.796.600 dan kendaraan roda dua senilai Rp 5.577.800.

Allo menambahkan, pajak yang dibayar tersebut akan dikembalikan ke masyarakat Torut dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lainnya.

Selama penertiban petugas menginformasikan kepada wajib pajak terkait adanya pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual/blokir BBN 2.

Saat ini Bapenda Sulsel juga menggelar penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB2) dan seterusnya hingga 30 November 2022. (mursalim)

Pemprov Sulsel Gratiskan Balik Nama Kendaraan Hingga 30 November 2022

MAKASSAR— Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memberlakukan mekanisme pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 September hingga 30 November 2022.

Kepala Bidang PAD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Dharmayani Mansyur mengatakan, pembebasan bea balik nama untuk memudahkan masyarakat memproses balik nama kendaraan yang dikuasai namun masih atas nama pemilik lama maupun mutasi kendaraan dari luar Sulsel masuk ke Sulsel.

“Secara regulasi 3 bulan sejak mobil itu masuk ke Sulsel harusnya sudah balik nama, ternyata faktanya tidak begitu, tetap pakai kendaraan plat luar tapi di Sulsel, untuk mendaftar kembali di Sulsel kita bebaskan,” kata Dharmayani, Sabtu (24/9/2022).

Ia menyebutkan, tanpa pembebasan ini nilai BBNKB-II yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk balik nama kendaraan adalah 1 persen dari nilai jual kendaraan berdasarkan peraturan nilai jual yang berlaku di setiap daerah.

Dengan pembebasan BBNKB-II ini, kata Dharmayani, selain berpotensi menambah nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulsel, juga memutakhirkan data base wajib pajak kendaraan sehingga memudahkan proses penarikan pajak kendaraan.

“Data base kita lebih akurat, penagihan lebih efektif akibatnya walaupun BBN kita satu kali ini menurun tapi akan meningkatkan PKB kita di masa yang akan datang, menarik pajak kendaraan yang selama ini membayar pajak di luar Sulsel,” imbuhnya. (alim)

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulsel Dongkrak Pendapatan Pajak

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

MAKASSAR—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB ll) dan seterusnya mulai tanggal 1 September sampai 30 November mendatang.

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

“Pemprov dalam hal ini Bapenda Sulsel melakukan pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya baik kendaraan mutasi masuk maupun balik nama dari pemilik sebelumnya ke baru yang program ini diharapkan dapat meningkatan pendapatan melalui PKB dan potensi baru,” tutur Satriadi, di Kantor Bapenda Sulsel, Kamis (22/9/2022).

Dijelaskan, melalui program ini memudahkan penagihan kedepannya serta pemutahiran data.Sehingga dapat memudahkan Bapenda Sulsel melakukan penagihan kedepannya, memutakhirkan database karena selama ini di provinsi Sulsel masih banyak kendaraan dari luar Sulsel.

“Jadi kami imbau masyarakat segera lakukan balik nama dan memanfaatkan program pak Gubernur agar database kedepannya lebih valid dan akurat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya program ini target pendapatan pajak sejak awal tahun akan semakin tercapai. “Target tetap target yang awal tahun BPKB dan BBNKB juga, sehingga dengan program ini sangat menunjang program pembagunan maupun prioritas yang dicanangkan pak Gubernur,” ucapnya.

“Bahkan, untuk realisasi sampai september ada peningkatan kalau melihat periode sebelumnya yaitu 5,25 persen dari sektor pkb dan BBNKB dari periode yang sama tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai calo. “Kami imbau juga masyarakat jangan percaya calo, kalau bisa langsung urus sendiri ke samsat,” tutupnya. (alim)

Samsat Pangkep Bagi-bagi Hadiah

PANGKEP– Samsat Pangkep membagikan hadiah kepada  masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan. Ini dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun lalu lintas ke-67,

Kasat Lantas Polres Pangkep AKP Ida Ayu Made Ari Suastini SH, mengatakan,  kegiatan bagi-bagi doorprize ini dilakukan setiap hari di Samsat Pangkep sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang setia telah taat bayar pajak.

“Pemberian doorprize ini diharapkan dapat menambah gairah masyarakat yang belum membayar pajak agar segera membayar pajak kendaraan,” katanya Senin (12/09/2022).

Kanit Regident Satlantas Polres Pangkep Ipda Malkadri Ibrahim SH, menambahkan, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban pemilik kendaraan.

Karenanya masyarakat dihrapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan bayar pajak di Samsat Pangkep bisa bawa pulang hadiah.

“Manfaakan kesempatan ini, dengan  bayar pajak masyarakat bisa bawa pulang kompor gas, kipas angin, rice cooker, setrika, dispenser, sabun, minyak goreng, Kecap, susu kental manis, mie instan,  payung  gula pasir, jam dinding dan tumbler atau tempat air minum,” katanya.(a)

Samsat Torut Kembali Gelar Penertiban Pajak Kendaraan di Bolu

RANTEPAO – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Toraja Utara (Torut) bersama Satlantas Polresta Torut, dan Jasa Raharja Torut yang tergabung dalam Samsat Torut kembali menggelar penertiban pajak kendaraan pada Senin 12 September 2022  di Jalan Lingkungan Bolu, Poros Rantepao – Palopo.

Kepala Seksi Pendataan & Penagihan UPT Samsat Torut, Allo Bungin Ranggina, S. Psi, M.A.P mewakili Kepala UPT Torut Emmy Sakka Lebang , mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak kendaraan tepat waktu serta mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.

Pada penertiban ini petugas berhasil menemukan 20 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) namun yang membayar hanya 16 unit senilai Rp 47.151.000 yang terdiri dari kendaraan roda empat sebesar Rp 45.575.420 dan kendaraan roda dua senilai Rp 1.575.580.

Allo menambahkan, pajak yang dibayar tersebut akan dikembalikan ke masyarakat Torut dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lainnya.

Selama penertiban petugas menginformasikan kepada wajib pajak terkait adanya pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual/blokir BBN 2.

Saat ini Bapenda Sulsel juga menggelar penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB2) dan seterusnya hingga 30 November 2022. (alim)

Samsat Lutim Kumpulkan Ratusan Juta dari Penertiban Pajak Tiga Hari

LUWU TIMUR – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Luwu Timur menggelar operasi penertiban pajak kendaraan selama tiga hari. Penertiban pajak kendaraan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Luwu Timur, Satlantas Polres Luwu Timur, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Lutim yang berlokasi di Batas Kota Malili, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Luwu Timur. Penertiban ini dipimpin Kasat Lantas Polres Luwu Timur Iptu Sarifuddin SH, MH, Kanit Regident Iptu Sujarwo dan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Lutim H. Sumardi Sunusi MM.
Sumardi Sunusi mengatakan, penertiban ini digelar untuk mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya, banyak wajib pajak di Lutim yang belum membayar pajak kendaraan. “Razia gabungan dilaksanakan selama selama 3 hari, sasarannya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,” katanya, Jumat (09/09). Penertiban ini menghadirkan samsat keliling yang melayani masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan di tempat penertiban. Menurutnya, penertiban ini bagian dari Samsat Lutim untuk memaksimalkan target penghasilan daerah dari pajak kendaraan. “Masyarakat wajib pajak banyak yang tidak menyadari kalau pajak kendaraannya sudah jatuh tempo, maka dari itu kita ingatkan dengan cara menggelar penertiban bekolaborasi dengan Samsat Lutim, Dishub Lutimm dan Sat Lantas Polres Luwu Timur,” terang H. Sumardi. Nampak hadir dalam Oprasi pajak kendaraan tersebut, Kasat Lantas Polres Luwu Timur, IPTU Syarifuddin dan Kanit Regident Satlantas, IPTU Sujarwo. Adapun hasil kegiatan penertiban Samsat Malili selama tiga hari 7, 8, dan 9 September 2022 berjumlah Seratus Dua Puluh Dua juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Empat Ratus Lima Puluh Rupiah (Rp 122.652.450.(a)