Author: alim tsi

MAKASSAR – Sebanyak 12 orang Disabilitas menerima SK Non-ASN Pemprov Sulsel oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Mereka yang berjejer mengenakan seragam putih hitam itu tampak tersenyum bahagia saat menerima surat keputusan (SK) penganggakatannya sebagai tenaga kerja dari orang nomor satu di Sulsel.

Penyerahan yang dirangkaikan pengarahan Gubernur Sulsel kepada ASN Lingkup Pemprov Sulsel berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sulsel, Senin 3 Oktober 2022.

Difabel yang mendapat SK tampak bahagia memeluk SK yang diberikan, ada yang terlihat matanya berkaca-kaca terharu. Bahkan setelah duduk dikursinya, ada yang terlihat mengangkat tangan sembari berdoa.

Mereka tidak menyangka dapat bergabung di Pemprov Sulsel sebagai tenaga Non-ASN. Bahkan ini perekrutan non ASN disabilitas yang pertama kali dilakukan Pemprov Sulsel.

Seperti diungkapkan oleh Iis Pamungkas. Perempuan berusia 23 tahun itu merupakan warga Walenrang, Kabupaten Luwu, yang disabilitas tuna daksa.

Iis Pamungkas mengaku tidak menyangka diterima di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini suatu kesyukuran bagi kami penyandang disabilitas, rasa syukur besar sekali, ungkapnya.

Diketahui, dari 12 disabilitas (tuna netra, dan tuna daksa) berasal dari beberapa daerah, misalnya Makassar, Bulukumba, dan Luwu.

Para disabilitas ini direkrut dan ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Misalnya ada yang memiliki skill mengajar, administrasi, customer servise, dan sebagainya.

Salah seorang disabilitas, Nurul Aisyah Syahrani, akan bertugas di Bapenda Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulsel, Yoga Indar Dewa, mengatakan, Gubernur Sulsel sangat peduli dan mengapresiasi disabilitas, terbukti proses perekrutan dan pengangkatan disabilitas menjadi tenaga kerja Non-ASN hanya sekitar sebulan saja.

“Saya sangat ingat proses kami audiens untuk meminta kami direkrut menjadi pegawai itu sangat singkat. Bulan lalu kami meminta diangkat, sekarang teman-teman sudah menerima SK pengangkatan menjadi pegawai,” kata Yoga yang besar di Ammarang, Tanralili, Maros.(mursalim)

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah penyelangaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Sulawesi yang berlangsung di Makassar, Kamis 29 September 2022.

Rakor ini dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sumardi Sulaiman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,  dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Bapenda Sulsel Dr Reza Faisal Saleh dan para Kepala Bidang Pajak Bapenda se-Sulawesi. Tampil sebagai narasumber antara lain Bapenda Provinsi Lampung. Acara ini dibuka Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Dr Mappatoba.

Menurutnya, rakor ini sangat strategis, karena bukan hanya untuk menjalin silaturrahmi, sinergitas, namun yang lebih penting lagi duduk bersama membicarakan dan menyepakati regulasi tentang Pajak Daerah yang akan diberlakukan se-Sulawesi. Regulasi yang akan mengatur tentang jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.

“Saudara sekalian yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan 7 jenis kewenangan pemungutan Pajak kepada pemerintah provinsi, yaitu PKB, PAB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB,” katanya.

Pajak Alat Berat (PAB) adalah pungutan lama dengan kemasan baru, sehingga pemungutannya lebih familiar. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pungutan baru, namun secara faktual, pemungutannya secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

“Pemberlakuan pajak-pajak ini perlu disepakati bersama, terutama tentang tarif. Yang harus diantisipasi adalah pajak ppsen PKB dan BBNKB yang merupakan pajak pemerintah kabupaten/kota. Tarif opsen ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah bagi hasil PKB dan BBNKB yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 30 persen,” ujarnya.

Tingginya opsen, lanjutnya, membuat pemerintah provinsi harus mengkaji ulang tarif yang berlaku selama ini. Jika pemda tidak ingin beban pajak masyarakat meningkat, maka tarif PKB dan BBNKB harus diturunkan sekitar 30 persen  untuk mengakomodir opsen 66 persen.

“Hal ini tentu saja membutuhkan analisa yang dalam. Sebagai tahap awal, marilah kita membicarakan dan menyepakati tarif yang wajar di sini, untuk kita terapkan secara seragam se-Sulawesi agar potensi tidak berpindah kedaerah lain,” ujarnya.

Selain rapat tersebut, saat ini Bapenda se-Sulawesi memiliki pertemuan rutin untuk rekonsiliasi PBBKB. (alim)

MAKASSAR— Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memberlakukan mekanisme pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 September hingga 30 November 2022.

Kepala Bidang PAD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Dharmayani Mansyur mengatakan, pembebasan bea balik nama untuk memudahkan masyarakat memproses balik nama kendaraan yang dikuasai namun masih atas nama pemilik lama maupun mutasi kendaraan dari luar Sulsel masuk ke Sulsel.

“Secara regulasi 3 bulan sejak mobil itu masuk ke Sulsel harusnya sudah balik nama, ternyata faktanya tidak begitu, tetap pakai kendaraan plat luar tapi di Sulsel, untuk mendaftar kembali di Sulsel kita bebaskan,” kata Dharmayani, Sabtu (24/9/2022).

Ia menyebutkan, tanpa pembebasan ini nilai BBNKB-II yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk balik nama kendaraan adalah 1 persen dari nilai jual kendaraan berdasarkan peraturan nilai jual yang berlaku di setiap daerah.

Dengan pembebasan BBNKB-II ini, kata Dharmayani, selain berpotensi menambah nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulsel, juga memutakhirkan data base wajib pajak kendaraan sehingga memudahkan proses penarikan pajak kendaraan.

“Data base kita lebih akurat, penagihan lebih efektif akibatnya walaupun BBN kita satu kali ini menurun tapi akan meningkatkan PKB kita di masa yang akan datang, menarik pajak kendaraan yang selama ini membayar pajak di luar Sulsel,” imbuhnya. (alim)

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

MAKASSAR—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB ll) dan seterusnya mulai tanggal 1 September sampai 30 November mendatang.

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

“Pemprov dalam hal ini Bapenda Sulsel melakukan pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya baik kendaraan mutasi masuk maupun balik nama dari pemilik sebelumnya ke baru yang program ini diharapkan dapat meningkatan pendapatan melalui PKB dan potensi baru,” tutur Satriadi, di Kantor Bapenda Sulsel, Kamis (22/9/2022).

Dijelaskan, melalui program ini memudahkan penagihan kedepannya serta pemutahiran data.Sehingga dapat memudahkan Bapenda Sulsel melakukan penagihan kedepannya, memutakhirkan database karena selama ini di provinsi Sulsel masih banyak kendaraan dari luar Sulsel.

“Jadi kami imbau masyarakat segera lakukan balik nama dan memanfaatkan program pak Gubernur agar database kedepannya lebih valid dan akurat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya program ini target pendapatan pajak sejak awal tahun akan semakin tercapai. “Target tetap target yang awal tahun BPKB dan BBNKB juga, sehingga dengan program ini sangat menunjang program pembagunan maupun prioritas yang dicanangkan pak Gubernur,” ucapnya.

“Bahkan, untuk realisasi sampai september ada peningkatan kalau melihat periode sebelumnya yaitu 5,25 persen dari sektor pkb dan BBNKB dari periode yang sama tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai calo. “Kami imbau juga masyarakat jangan percaya calo, kalau bisa langsung urus sendiri ke samsat,” tutupnya. (alim)