Bapenda Sulsel Sumbang 58 Kantong Darah

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar donor darah pada Rabu 11 Oktober 2022 di Aula Bapenda Sulsel Jalan Andi Pangerang Petta Rani nomor 1 Makassar.

Bapenda Sulsel rutin menggelar donor darah setiap tiga bulan sekali dan masuk dalam kategori pendonor darah lestari kategori instansi pemerintah.

Koordinator Mobile Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dokter Hasriani, mengatakan, pada donor darah ini petugas mengumpulkan 58 kantong darah. Setiap kantong berisi 350 cc darah yang berasal dari pegawai Bapenda Sulsel.

“Ada tujuh orang yang kami tolak karena tidak memenuhi syarat, dua orang tekanan darahnya tinggi, tiga orang hemoglobin-nya rendah, dan lain-lain dua orang,” ujar Hasriani.

Hemoglobin adalah metaloprotein di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga mengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh.

Masyarakat yang ingin menggelar donor darah bisa menghubungi Tim Humas UPTD Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Andi Bandri dengan nomor ponsel 081355084456.

Sekretaris Bapenda Sulsel, Dr H. Reza Faisal Saleh, S.Stp, M.Si, mengatakan, pihaknya secara rutin menggelar donor darah ini sebagai bentuk empati pegawai Bapenda Sulsel pada masyarakat yang membutuhkan darah.

Ia berharap donor darah yang dilakukan Bapenda Sulsel bisa membantu Dinkes Sulsel dalam menyediakan stok darah.

Aksi donor darah ini diikuti sejumlah kepala unit pelaksana teknis pendapatan (UPTP) dari berbagai daerah di Sulsel.

Donor darah ini berlangsung mulai pukul 09.00-13.00 dengan menerapkan protokol kesehatan yakni pendonor dan petugas memakasi masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan.(alim)

Begini Cara Blokir Kendaraan yang Sudah Dijual di Samsat Sulsel, Gratis!

MAKASSAR – Banyak warga Sulsel yang telah menjual kendaraannya namun tidak melakukan blokir jual kemudian mengambil mobil baru.

Akhirnya kendaraan baru tersebut dikenakan pajak kendaraan progresif kedua sehingga tarifnya lebih mahal. Padahal sesungguhnya ia hanya mempunyai satu mobil.

Pajak progresif cukup memberatkan bagi pengendara yang memiliki kendaraan lebih dari 1 unit di satu alamat.

Pajak progresif tetap akan dikenakan saat kita menjual kendaraan jika pemilik baru tidak melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan namanya.

Inilah cara mudah agar tidak terkena pajak progresif yaitu dengan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah dijual atau dipindahtangankan.

Pemilik kendaraan cukup menyediakan pernyataan atau bukti penjualan kendaraan bermaterai dan melampirkan Fotocopy STNK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat pernyataan tersebut disiapkan di kantor samsat plus materai.

Jika tak mengerti cara mengisinya, Anda bisa meminta bantuan petugas untuk membimbing Anda. Setelah mengisi petugas di samsat akan menginput data tersebut ke sistem samsat. Dengan demikian, kendaraan yang telah Anda jual telah terblokir.

Dengan terblokirnya kendaraan tersebut, pemilik berikutnya atau pembeli wajib melakukan balik nama kendaraan tersebut ke namanya. Pasalnya ia tak bisa membayar pajak tahunan karena kendaraannya telah diblokir BBN2.(alim)

Bapenda Sulsel Mobile Lolos Babak 10 Besar Lomba Inovasi Pemprov Sulsel

MAKASSAR – Aplikasi pembayaran pajak secara digital bernama Bapenda Sulsel Mobile buatan Bapenda Sulsel lolos 10 besar lomba inovasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka, S.Stp, MM, Selasa 11 November 2022, memaparkan inovasi tersebut pada dewan juri di Hotel Aston Makassar.

Menurutunya, Bapenda Sulsel sudah lama masuk ke dunia digital dengan berbagai aplikasi yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bapenda Sulsel Mobile

Namun baru pada tahun ini semua aplikasi tersebut disatukan dan diberinama Bapenda Sulsel Mobile yang sudah dapat didownload di app store maupun di play store. Hingga saat ini sudah ribuan orang yang mendownload aplikasi ini dengan fitur yang paling banyak digunakan yakni pengecekan tagihan pajak kendaraan.

Ia menjelaskan, dalam aplikasi ini wajib pajak bisa mengetahui jumlah tagihan pajak, layanan samsat terdekat, jumlah tagihan pajak kendaraan, dan masih banyak lagi.

“Melalui Bapenda Mobile, wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan tanpa perlu mengunjungi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” katanya.

Selain aplikasi Bapenda Mobile, Samsat Sulsel juga menyediakan pembayaran melalui Indomaret, Tokopedia, dan GoPay Wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran nontunai menggunakan mesin gesek atau QRIS yang ada di setiap kasir,” lanjutnya.

Selain Bapenda Sulsel, Sembilan OPD lainnya juga memaparkan inovasi yang mereka lakukan di depan tim juri.(alim)

Bapenda Sulsel Hadirkan Bapenda Mobile untuk Bayar Pajak

MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi selatan menyediakan berbagai layanan untuk mempermudah wajib pajak. Baik transaksi secara tunai maupun non tunai.

Untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor misalnya, Bapenda Sulsel membuat terobosan pembayaran pajak secara daring yang diberi nama Bapenda Mobile.

Menurut Sekretaris Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh, bayar pajak lewat Bapenda Mobile dinilai lebih praktis dan mendetail tanpa perlu mengunjungi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Sudah tersedia di Android dan iOS. iOS ini memang terbaru, satu bulan kita tunggu verfikasi dari pihak Apple setelah dilakukan masa uji coba selama 6 bulan. Dan sudah sukses,” jelas Reza, Senin (10/10/2022).

Selain aplikasi Bapenda Mobile, pihaknya juga menyediakan pembayaran via Indomaret, Tokopedia, dan GoPay “Bisa juga bayar non-tunai karena ada juga mesin gesek di Samsat, bisa juga QRIS yang berbasis barcode,” lanjutnya.

Bapenda Sulsel juga baru-baru ini menyedian layanan melalui QRIS. “Kalau QRIS, biasa kan, kita sendiri yang tulis nominalnya, sedangkan ini (QRIS) otomatis akan muncul nilainya. Jadi begitu di scan, langsung muncul nilainya. Langsung dari sistem,“ ujarnya.

Sementara, untuk mempermudah transaksi non tunai bagi masyarakat wajib pajak, Bapenda Sulsel menyediakan gerai Samsat, drive THRU, Samsat Keliling.

“Ada juga namanya Samsat Lorong. Jadi kita pakai motor, dengan menyasar di Kota Makassar. Ada juga Kedai Samsat, ada di Al-Markas, di Lapangan Hertasning, ada di Boulevard,” papar Reza.

Di sisi lain Bapenda Sulsel juga rutin turun ke lapangan melakukan pendataan dan penagihan di pusat-pusat perbelanjaan.

“Jadi kan sudah bisa cek di hape. Namanya itu OTT (operasi tempel-tempel) di parkiran mal. Setelah dicek dan mereka menunggak, dia langsung ditempel. Jadi kita ingatkan lah. Kita beritahu, kalau mereka perlu bayar pajak,” imbuhnya. (*)

Prosesnya Hanya Sebulan, 12 Disabilitas Langsung Terima SK Kerja dari Gubernur Sulsel

MAKASSAR – Sebanyak 12 orang Disabilitas menerima SK Non-ASN Pemprov Sulsel oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Mereka yang berjejer mengenakan seragam putih hitam itu tampak tersenyum bahagia saat menerima surat keputusan (SK) penganggakatannya sebagai tenaga kerja dari orang nomor satu di Sulsel.

Penyerahan yang dirangkaikan pengarahan Gubernur Sulsel kepada ASN Lingkup Pemprov Sulsel berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sulsel, Senin 3 Oktober 2022.

Difabel yang mendapat SK tampak bahagia memeluk SK yang diberikan, ada yang terlihat matanya berkaca-kaca terharu. Bahkan setelah duduk dikursinya, ada yang terlihat mengangkat tangan sembari berdoa.

Mereka tidak menyangka dapat bergabung di Pemprov Sulsel sebagai tenaga Non-ASN. Bahkan ini perekrutan non ASN disabilitas yang pertama kali dilakukan Pemprov Sulsel.

Seperti diungkapkan oleh Iis Pamungkas. Perempuan berusia 23 tahun itu merupakan warga Walenrang, Kabupaten Luwu, yang disabilitas tuna daksa.

Iis Pamungkas mengaku tidak menyangka diterima di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini suatu kesyukuran bagi kami penyandang disabilitas, rasa syukur besar sekali, ungkapnya.

Diketahui, dari 12 disabilitas (tuna netra, dan tuna daksa) berasal dari beberapa daerah, misalnya Makassar, Bulukumba, dan Luwu.

Para disabilitas ini direkrut dan ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Misalnya ada yang memiliki skill mengajar, administrasi, customer servise, dan sebagainya.

Salah seorang disabilitas, Nurul Aisyah Syahrani, akan bertugas di Bapenda Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulsel, Yoga Indar Dewa, mengatakan, Gubernur Sulsel sangat peduli dan mengapresiasi disabilitas, terbukti proses perekrutan dan pengangkatan disabilitas menjadi tenaga kerja Non-ASN hanya sekitar sebulan saja.

“Saya sangat ingat proses kami audiens untuk meminta kami direkrut menjadi pegawai itu sangat singkat. Bulan lalu kami meminta diangkat, sekarang teman-teman sudah menerima SK pengangkatan menjadi pegawai,” kata Yoga yang besar di Ammarang, Tanralili, Maros.(mursalim)

Bapenda se-Sulawesi Rakor di Makassar

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah penyelangaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Sulawesi yang berlangsung di Makassar, Kamis 29 September 2022.

Rakor ini dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sumardi Sulaiman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,  dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Bapenda Sulsel Dr Reza Faisal Saleh dan para Kepala Bidang Pajak Bapenda se-Sulawesi. Tampil sebagai narasumber antara lain Bapenda Provinsi Lampung. Acara ini dibuka Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Dr Mappatoba.

Menurutnya, rakor ini sangat strategis, karena bukan hanya untuk menjalin silaturrahmi, sinergitas, namun yang lebih penting lagi duduk bersama membicarakan dan menyepakati regulasi tentang Pajak Daerah yang akan diberlakukan se-Sulawesi. Regulasi yang akan mengatur tentang jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.

“Saudara sekalian yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan 7 jenis kewenangan pemungutan Pajak kepada pemerintah provinsi, yaitu PKB, PAB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB,” katanya.

Pajak Alat Berat (PAB) adalah pungutan lama dengan kemasan baru, sehingga pemungutannya lebih familiar. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pungutan baru, namun secara faktual, pemungutannya secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

“Pemberlakuan pajak-pajak ini perlu disepakati bersama, terutama tentang tarif. Yang harus diantisipasi adalah pajak ppsen PKB dan BBNKB yang merupakan pajak pemerintah kabupaten/kota. Tarif opsen ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah bagi hasil PKB dan BBNKB yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 30 persen,” ujarnya.

Tingginya opsen, lanjutnya, membuat pemerintah provinsi harus mengkaji ulang tarif yang berlaku selama ini. Jika pemda tidak ingin beban pajak masyarakat meningkat, maka tarif PKB dan BBNKB harus diturunkan sekitar 30 persen  untuk mengakomodir opsen 66 persen.

“Hal ini tentu saja membutuhkan analisa yang dalam. Sebagai tahap awal, marilah kita membicarakan dan menyepakati tarif yang wajar di sini, untuk kita terapkan secara seragam se-Sulawesi agar potensi tidak berpindah kedaerah lain,” ujarnya.

Selain rapat tersebut, saat ini Bapenda se-Sulawesi memiliki pertemuan rutin untuk rekonsiliasi PBBKB. (alim)

Pemprov Sulsel Gratiskan Balik Nama Kendaraan Hingga 30 November 2022

MAKASSAR— Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memberlakukan mekanisme pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 September hingga 30 November 2022.

Kepala Bidang PAD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Dharmayani Mansyur mengatakan, pembebasan bea balik nama untuk memudahkan masyarakat memproses balik nama kendaraan yang dikuasai namun masih atas nama pemilik lama maupun mutasi kendaraan dari luar Sulsel masuk ke Sulsel.

“Secara regulasi 3 bulan sejak mobil itu masuk ke Sulsel harusnya sudah balik nama, ternyata faktanya tidak begitu, tetap pakai kendaraan plat luar tapi di Sulsel, untuk mendaftar kembali di Sulsel kita bebaskan,” kata Dharmayani, Sabtu (24/9/2022).

Ia menyebutkan, tanpa pembebasan ini nilai BBNKB-II yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk balik nama kendaraan adalah 1 persen dari nilai jual kendaraan berdasarkan peraturan nilai jual yang berlaku di setiap daerah.

Dengan pembebasan BBNKB-II ini, kata Dharmayani, selain berpotensi menambah nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulsel, juga memutakhirkan data base wajib pajak kendaraan sehingga memudahkan proses penarikan pajak kendaraan.

“Data base kita lebih akurat, penagihan lebih efektif akibatnya walaupun BBN kita satu kali ini menurun tapi akan meningkatkan PKB kita di masa yang akan datang, menarik pajak kendaraan yang selama ini membayar pajak di luar Sulsel,” imbuhnya. (alim)

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulsel Dongkrak Pendapatan Pajak

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

MAKASSAR—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB ll) dan seterusnya mulai tanggal 1 September sampai 30 November mendatang.

Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriadi Sakka mengatakan, program ini sesuai surat keputusan Gubernur terkait pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

“Pemprov dalam hal ini Bapenda Sulsel melakukan pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya baik kendaraan mutasi masuk maupun balik nama dari pemilik sebelumnya ke baru yang program ini diharapkan dapat meningkatan pendapatan melalui PKB dan potensi baru,” tutur Satriadi, di Kantor Bapenda Sulsel, Kamis (22/9/2022).

Dijelaskan, melalui program ini memudahkan penagihan kedepannya serta pemutahiran data.Sehingga dapat memudahkan Bapenda Sulsel melakukan penagihan kedepannya, memutakhirkan database karena selama ini di provinsi Sulsel masih banyak kendaraan dari luar Sulsel.

“Jadi kami imbau masyarakat segera lakukan balik nama dan memanfaatkan program pak Gubernur agar database kedepannya lebih valid dan akurat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya program ini target pendapatan pajak sejak awal tahun akan semakin tercapai. “Target tetap target yang awal tahun BPKB dan BBNKB juga, sehingga dengan program ini sangat menunjang program pembagunan maupun prioritas yang dicanangkan pak Gubernur,” ucapnya.

“Bahkan, untuk realisasi sampai september ada peningkatan kalau melihat periode sebelumnya yaitu 5,25 persen dari sektor pkb dan BBNKB dari periode yang sama tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai calo. “Kami imbau juga masyarakat jangan percaya calo, kalau bisa langsung urus sendiri ke samsat,” tutupnya. (alim)

Bapenda Sulsel Ajar Pegawai Mengaji

MAKASSAR – Bapenda Sulsel mendatangkan guru mengaji untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam membaca Al Quran.

Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra S.STP, MH, mengatakan, pihaknya sengaja mendatangkan guru mengaji untuk mengajar pegawai Bapenda Sulsel mengaji dengan baik dan benar.

Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra S.STP, MH,

Kegiatan bernama Bapenda Mengaji ini digelar sejak tahun lalu hingga saat ini, berlangsung selama dua kali dalam sepekan.

Pesertanya adalah pegawai maupun bukan pegawai yang bertugas di Bapenda Sulsel. Laki-laki dan perempuan.

Bapenda Mengaji berlangsung di Musala Al Amin Bapenda Sulsel yang penggunaannya diresmikan pada 2019 lalu oleh Andi Sudirman Sulaiman yang ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel.

Mursalim, salah satu peserta pegawai Bapenda Sulsel, mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, ia bisa belajar mengaji dengan baik dan benar menggunakan metode qiro’ah.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Bapenda Mengaji. Gurunya sangat sabar mengajar kami menyebut huruf hijaiyah yang benar. Ternyata penyebutan huruf hijaiyah yang saya selama ini banyak yang salah,” katanya.(alim)

Kepala Bapenda Sulsel Pimpin Rapat Tim Pembina Samsat

MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah Andi Sumardi Sulaiman memimpin rapat Tim Pembina Samsat yang berlangsung Selasa 24 Januari 2021 di ruang rapat Bapenda Sulsel.

Rapat ini dihadiri Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel Kombes Pol Faizal, SIK, MH, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulsel Ifriyantono.

Hadir juga Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra, sejumlah kepala bidang, dan seluruh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Andi Sumardi berterimakasih kepada Dirlantas Polda Sulsel dan Kepala Jasa Raharja Sulsel atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Ia juga meminta kepada seluruh kepala UPT di Sulsel memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Andi Sumardi juga berharap agar kepala UPT menyosialisasikan pembayaran pajak melalui aplikasi Signal, Bank Sulselbar mobile, Tokopedia, gotagihan, dan melalui kasir Indomaret.(alim)