Category: MAKASSAR 2

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar II Utara atau Samsat Sudiang yang berada di Jalan Pajjaiang Makassar menyiapkan 17 tempat pembayaran pajak kendaraan (PKB).

Wajib pajak dapat memilih tempat pembayaran pajak yang berada di dekat rumahnya jika tak ingin ke Samsat Sudiang yang berada di dekat GOR Sudiang Makassar.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara Hj Andi Fitri Dwi Cahyawati SE., M.Si, mengatakan, tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan karena pelayanan samsat sudah ada di mana-mana.

Inilah 17 pelayanan Samsat Makassar Utara :

Samsat Sudiang

Samsat Pembantu Pettarani

Gerai Samsat Kecamatan Panakkukang

Gerai Samsat Kecamatan Wajo

Gerai Samsat Kecamatan Tamalanrea

Gerai Samsat Kecamatan Manggala

Gerai Samsat Kecamatan Biringkanaya

Gerai Samsat Kecamatan Ujung Tanah

Gerai Samsat Kecamatan Bontoala

Gerai Samsat Kantor Gubernur Sulsel

Gerai Samsat PTSP Sulsel

Kedai Samsat Jalan Boulevard

Kedai Samsat Bukit Khatulistiwa Jalan Perintis Kemerdekaan

Samsat Care Bukit Baruga

Samsat Keliling Depan Alfa Arung Tek

Samsat Keliling Depan Mall Mtos

Drive Thru Samsat Sudiang

Selain pelayanan tersebut, masyarakat juga bisa melakukan pembayaran di Indomaret, Go Tagihan, ATM Bank Sulselbar, aplikasi Bank Sulselbar, dan masih banyak lagi.(alim)

MAKASSAR — UPT Makassar II Utara memanfaatkan olahraga sambil memantau kondisi Samsat keliling yang beroperasi Sabtu, 22 Agustus 2020.

Kepala UPT SAMSAT Makassar II, Gita Ikayani, mengatakan, tak ada libur untuk jajaran pegawainya. Pelayanan tetap harus berjalan, terutama layanan Samsat Keliling yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

Dia dan jajarannya sengaja mengontrol layanan tersebut sambil gowes bersama. “Jadi pelayanan tetap terpantau, sekaligus sambil berolahraga. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik,” bebernya.

Kasi Pendataan dan Penagihan Samsat Makassar II, Doddy Rahmat mengatakan, capaian yang dilakukan Samsat Makassar II pada Juli tahun 2020 baru-baru ini berjumlah Rp104.231.454.875, dengan total target Rp168.790.867.000 Jika dipersentase capaiannya sudah 61,75 persen.

Kata dia, jumlah kendaraan yang menunggak untuk wilayah Makassar II, meliputi Panakkukang, Bontoala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala mencapai Rp210.160.088 untuk 50-an kendaraan roda empat.

Dia mengatakan, capaian PKB ini akan mendorong pembangunan di Sulsel. “Apalagi dalam kondisi saat ini. Makanya tugas kami untuk terus menggenjot pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor,” bebernya. (alim)

 

Makassar – Samsat se-Sulsel akan melakukan razia pajak kendaraan bermotor hingga akhir Maret 2020. Bukan hanya di jalan, petugas akan mendatangi pusat keramaian hingga ke rumah penunggak pajak untuk mencari kendaraan yang menunggak pajak.

Hal tersebut diungkapkan Kepala UPT Makassar II Utara Gita Ikayani, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, razia pajak atau penertiban ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Samsat Sudiang menggelar razia pajak kendaraan pada Senin (2/3/2020) di Jalan Boulevard Makassar.

Razia tersebut gelar dibantu Jasa Raharja dan Satlantas Polrestabes Makassar.

Gita menhimbau wajib pajak di Makassar segera membayar PKB nya sebelum jatuh tempo. Sebab masyarakat akan menanggung denda sebesar 2 persen perbulan.

Selain itu wajib pajak juga akan diarahkan untuk membayar pajak saat razia pajak berlangsung.

“Saat razia, penunggak pajak pasti akan ketahuan karena kami mempunyai aplikasi yang dapat mengetahui kendaraan tersebut menunggak pajak atau tidak. Ujung-ujungnya pasti akan membayar juga saat terjaring razia,” katanya.

Pada razia tersebut Samsat Sudiang  berhasil mendapatkan 230 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan, terdiri dari 125 unit sepeda motor dan 105 unit kendaraan roda empat.

Ia menambahkan, petugas dari Polisi Lalu Lintas terpaksa menilang 164 unit kendaraan karena tidak membawa SIM dan tidak dapat memperlihatkan STNK yang sah.

“Sebanyak 66 unit kendaraan memilih membayar pajak di tempat senilai Rp 142.733.892,” kata Gita.

Dalam waktu dekat kami akan razia lagi namun kami tak bisa memberitahukan tempatnya, katanya.(*)

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar II Utara menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Dalton Makassar, Kamis 5 Desember 2019. Dijelaskan, saat ini Bapenda Sulsel tidak mengadakan pemutihan pajak kendaraan,

Sosialisasi pajak tersebut dibuka Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur sekaligus membawakan materi tentang pajak daerah. Pamin UPT Makassar II mewakili Kasi STNK Dirlantas Polda Sulsel Ipda Rosdiani dan Humas PT PT Jasa Raharja, Sabir juga hadir membawakan materi.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara Gita Ikayani Chodijah, mengatakan, sosialisasi pajak daerah ini digelar untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pajak yang dikelola Bapenda Sulsel. Informasi terkait aturan baru yang diberlakukan bapenda juga diungkapkan di acara tersebut.

Sosialisasi ini dihadiri sekitar 100 peserta terdiri dari ASN Pemprov Sulsel, mahasiswa, dan wajib pajak yang bermukim di Makassar.

Menurut Yani, pajak yang dikelola Provinsi Sulsel berbeda dengan pajak yang dikelola kabupaten/kota. Pajak yang dikelola bapenda adalah PKB yang ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor. Kemudian BBNKB yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena terjadinya perjanjian dua pihak karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bapenda Sulsel juga mengelola pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yakni pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan (PAP) yakni pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Sementara pajak yang dikelola kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ia menambahkan, saat ini Bapenda Sulsel menggratiskan BBNKB penyerahan kedua mulai tahun buat 2015 ke bawah. Berlaku hingga Desember 2019. Namun Bapenda Sulsel tidak menggelarkan pemutihan pajak kendaraan.

Balik nama secara cuma-cuma ini diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang akan mengubah status kepemilikannya dari perseorangan menjadi berbadan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan  umum orang dalam trayek/tidak dalam trayek.

Bapenda Sulsel juga memberikan insentif pada wajib pajak berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang insentif PKB dan BBNKB angkutan umum.

Insentif PKB  dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sementara insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

“Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, antara lain, bukan merupakan milik pribadi tapi milik perusahaan,” ujarnya. Untuk mendapatkan syarat lainnya, ia meminta masyarakat menghubungi samsat terdekat.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, Bapenda Sulsel meluncurkan berbagai layanan antara lain pembayaran PKB melalui Indomaret, pembayaran PKB menggunakan mesin EDC / kartu debit, pembayaran PKB ATM Bank Sulselbar dan mobile banking Bank Sulselbar.

Juga sudah bisa pembayaran pajak link yakni pajak daerah lain bisa dibayarkan di daerah lain, pelayanan melalui gerai, drive thru, samsat keliling, samsat lorong, dan masih banyak lagi.

Gita menambahkan, pihaknya sengaja menghadirkan OPD dan pengelola barang dalam sosialisasi tersebut agar mereka tahu pengelolaan pajak daerah dan pemanfaatannya.(*)

Makassar – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara semakin rajin menggelar razia pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mengoptimalkan pemasukan pajak ke kas daerah.

Operasi penertiban pajak kendaraan kembali berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Jumat (22/11/2019).

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, Gita Ikayani, mengatakan, saat razia yang dibantu Satlantas Polrestabes Makassar ini, pihaknya berhasil menemukan 82 pengendara yang menunggak pajak. Terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 40 unit kendaraan roda empat sebanyak 42 unit.

Ia menambahkan, petugas juga menilang 41 unit kendaraan karena berbagai sebab, antara lain, tidak melakukan pengesahan STNK, tidak membawa SIM, dan tidak bisa meperlihatkan STNK.

Sebanyak  18 orang pengendara sepeda motor dan 23 orang pengendara roda empat memilih membayar pajak di tempat. Total pembayaran PKB mencapai Rp. 77.732.880. Sebanyak Rp. 55.657.635 merupakan pembayaran kendaraan asal Makassar dan Rp 22.075.245 berasal dari pembayaran kendaraan luar Makassar.

Target PKB UPT Makassar Utara pada tahun 2019 mencapai Rp219.782.498.000. Hingga Jumat sore pukul 16.00 PKB yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp196.244.628.528 atau dengan sisa target sebesar Rp 26 miliar lebih.

“Dengan kerja keras semua teman-teman di lapangan, kami optimistis dapat mencapai target tersebut. Pajak yang kami kumpul ini bukan untuk kamio, namun untuk mengisi kas pemda yang selanjutnya digunakan untuk membangun infrastruktur di Sulsel,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan di akhir tahun, pihaknya menambah layanan jam kerja untuk pengesahan STNK tahunan periode November-Desember 2019. Biasanya hingga pukul 16.00 kini sampai pukul 17.00.

“Pelayanan unggulan drive thru dan gerai samsat pada hari Sabtu dan Minggu tetap kami buka sampai pukul 17.00. Selain itu ada juga samsat cafe yang berlokasi di Pasar Segar dan New Dafest Daya Makassar tiap malam Minggu dan Senin,” katanya.

Untuk Kedai Samsat Boulevard, pelayanan dibuka setiap hari hingga pukul 22.00 wita.(*)

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar 2 Utara kembali melakukan razia pajak kendaraan bermotor Rabu (13/11/19) di Jalan Irian Makassar. Sebanyak 38 pemilik kendaraan ditilang oleh petugas kepolisian.

Kepala UPT Makassar 2 Utara Gita Ikayani mengatakan pada razia itu petugas menemukan 74 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dari jumlah tersebut sebanyak 38 kendaraan ditilang oleh Satlantas Polsek Pelabuhan Makassar karena tidak membawa SIM, STNK, atau tidak melakukan pengesahan STNK di samsat.

Dan sebanyak 36 orang pemilik kendaraan memilih membayar PKB di dua unit samsat mobile yang menyertai razia tersebut. Total pemasukan pajak kendaraan pada razia itu sebanyak Rp.92.295.360.

“Razia ini kami gelar untuk mengingatkan masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Dan ternyata setelah kami ingatkan, mereka langsung membayar di tempat,” kata Gita.

Ia menambahkan, razia ini akan terus digelar di Makassar hingga akhir tahun. Hanya saja ia tidak mau menyebut lokasi penertiban pajak selanjutnya.

Ia mengimbau masyarakat Sulsel rajin membayar pajak kendaraan karena pajak tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur di Sulsel khususnya di Makassar.(*)

 

Makassar – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II berhasil meraup pemasukan kas negara sebanyak Rp630 juta dari pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 14 hari melakukan penertiban.

Pendapatan itu didapatkan dari keterlibatannya dalam operasi zebra 2019 yang dikerjasamakan dengan Satlantas Polrestabes Makassar dan Polres Pelabuhan. Diketahui operasi ini digelar secara serentak sejak 29 Oktober-5 November 2019.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Samsat Makassar II, Muh Doddy Rahmat, mengatakan dalam Operasi Zebra ini, pihak kepolisian melakukan penindakan bagi kendaraan yang dinilai melanggar. Sementara dari Samsat Makassar II sendiri lebih fokus penagihan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraannya.

“Operasi zebra yang digelar selama 2 pekan mulai tanggal 24 Oktober sampai 5 November 2019 ini ikut melibatkan UPT Pendapatan Makassar II dalam penagihan kendaraan yang belum melakukan pengesahan tahunan,” tutur Doddy.

Disebutkan, dalam operasi zebra ini pihaknya mengumpulkan total PKB sebesar Rp630.774.980. Dengan rincian roda dua 159 unit dan roda empat 189 unit. “Adapun yang ditindaki berupa surat tilang dari yakni kepolisian roda dua sebanyak 251 unit dan roda empat 273 unit,” imbuh dia.

Doddy tak menampik keikutsertaan UPT Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II ini mendatangkan efek yang positif pada pendapatan pemasukan negara, khususnya di sektor PKB.

Selain dalam upaya kepolisian menekan angka kecelakaan bisa ditekan, tingkat kepatuhan masyarakat berkendara semakin baik, pembuatan surat-surat dan pembayaran pajak kendaraan pun meningkat signifikan.

Dia mengungkapkan target PKB di UPT Pendapatan Makassar II senilai Rp205.101.119.000. Namun, target ini semakin bertambah pasca penetapan APBD-Perubahan 2019. Setelah anggaran perubahan, dikatakan ada tambahan Rp14 miliar khusus di UPT Pendapatan Makassar II.

Dengan demikian, total target PKB menjadi Rp219.782.498.000. Sedangkan hingga saat ini, pihaknya sudah mendapatkan pemasukan PKB total Rp185.062.486.738. Dengan sisa target sampai akhir masih harus mengejar nilai sebesar Rp34.720.011.262.

“Kita optimis Insya Allah capai target dengan kerja keras tim work melalui layanan unggulan kami. Dan harapan kami warga taat dan sadar akan kewajiban pajak. Karena pajak untuk kita semua, untuk pembangunan dan kemajuan Sulawesi Selatan,” papar Doddy.

Untuk mengejar target tersisa, lanjut dia, pihaknya bahkan menambah layanan jam kerja untuk pengesahan STNK tahunan periode November-Desember 2019. Dimana awalnya sampai pukul dua siang, menjadi sampai pukul lima sore.

“Terus program drive thru dan gerai samsat pada hari Sabtu dan Minggu tetap buka sampai pukul 5 sore juga. Selain itu ada juga samsat cafe yang berlokasi di Pasar Segar dan New Dafest Daya Makassar tiap malam Minggu dan Senin,” tandasnya.

UPT Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II juga akan mengintensifkan penertiban di jalanan. Mengingat pemasukan pajak melalui upaya ini diakui cukup efektif. “Nanti kita akan intensifkan penertiban dalam sebulan tiga sampai empat kali,” jelas Doddy.

MAKASSAR – Sejumlah lokasi perparkiran kantor Gubernur Sulsel disasar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, Senin (23/09/2019). Dalam agenda mencari penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kegiatan itu merupakan program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel. Dinamakan operasi tempel-tempel (OTT) atau juga dikenal program Samsat Sipakainge’.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Makassar II, Muh Doddy Rahmat menjelaskan, program itu untuk mengingatjan para wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.

“Jadi Samsat Sipakainge yang dulunya bernama OTT atau Operasi Tempel-Tempel adalah salah satu program Bapenda untuk mengingatkan wajib pajak yang menunggak pajak kendaraannya,” tutur Doddy kepada SINDOnews.

Dalam pelaksanaan operasi ini, petugas mendeteksi kendaraan ASN dan pengunjung di sejumlah lokasi parkir kantor gubernur. Kemudian menempelkan selembar form di kendaraan wajib pajak yang menunggak. Form itu berisi catatan tentang imbauan membayar pajak dan total tagihan yang harus dibayar.

Hasil OTT itu, UPT Pendapatan Samsat Wilayah Makassar II berhasil menjaring 45 unit kendaraan roda empat dan 19 unit roda dua yang menunggak PKB. Secara keseluruhan, total tagihannya tercatat senilai Rp186.157.253.

“Jadi kendaraan ASN dan tamu yang ada di lingkungan kantor gubernur kita ingatkan tunggakan pajak kendaraannya,” kata Doddy.(*)

Makassar – Kantor UPT Samsat Makassar II ikut serta pada Operasi Patuh 2019 yang digelar Satuan Lantas Polrestabes Makassar dan Polres Pelabuhan.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Samsat Makassar II Doddy Rahmat, mengatakan selama 14 hari Operasi Patuh 2019 digelar, Samsat Makassar II berhasil mengumpulkan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 577.456.714 juta.

“Jadi pendapatan PKB yang terkumpul ini berasal dari penunggak pajak. Rata-rata kendaraan yang kita jaring ini mobil mewah,” ujar Doddy, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, operasi yang turut dikawal oleh Provost TNI ini, memiliki potensi dalam pendapatan wajib pajak.

“Jadi operasi gabungan ini cukup ketat, karena tidak hanya warga sipil, aparat yng yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kendaraan juga di jaring,” katanya.

Dilokasi, penunggak pajak kendaraan itu berursan langsung dengan Smsat. Sementara pihak kepolisian lalu lintas menindaki para pengendara yang tidak memiliki kelengkapan atau melanggar aturan lalu lintas.

Ia menambahkan operasi ini untuk sinergi yang baik agar memberikan efek jera kepada pengendara dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta identifikasi ranmor melalui wajib pajak.

Selain itu kata Doddy, operasi patuh 2019 ini dapat memberikan sumbangsih kepada negara dari hasil tilang dan penertiban pajak.

Selama operasi ini, kendaraan roda dua yang dijaring sebanyak 120 unit, dengan rincian roda empat 158 unit.

Sementara itu, Kepala Samsat Makassar II Gita Ikayani mengatakan banyak efek positif dari giat operasi patuh ini, yakni tingkat kepatuhan masyarakat berkendara semakin baik.

Selain itu pembuatan surat dan pembayaran pajak kendaraan meningkat signifikan.

“Kami berharap kegiatan operasi besar begini di laksanakan bukan cuma dua kali dalam setahun. Tapi kami berharap per-tiga bulan, mengingat efek positif yang luar biasa besar buat masyarakat dan negara,” kata Gita. (*)

 

 

Makassar – Jajaran Satuan Lalulintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)  Makassar bersama Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar II Utara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel kembali menggelar razia kendaraan, di Jalan Boulevard, Kamis (15/9/2019).

Razia kendaraan baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) itu, berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Razia Polisi Lalulintas, Jasa Raharja dan Bapenda tersebut, dikawal oleh Provos Polrestabes Makassar.

Kepala Unit (Kanit) Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polrestabes Makassar, Ipda H Syukri Liwang mengatakan, razia  ini digelar secara rutin di wilayah Makassar untuk menekan pelanggaran.

“Memang kami giat melakukan razia. Kami lakukan itu untuk menekan jumlah pelanggaran. Karena kita ketahui,  kecelakaan berawal dari pelanggaran, ” kata H Syukri saat ditemui di lokasi razia.

H Syukri menyebut, razia yang dilakukan tersebut sasarannya yakni administrasi kendaraan. Seperti Surat Tanda  Nomor Kendarawn (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

“Selain itu, sasaran razia ini yakni bagi kendaraan yang tidak memiliki spion dan knalpotnya racing. Termasuk bagi  pengendara roda dua maupun empat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) semua akan ditindak, ” tegas H Syukri.

Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Makassar 2 Utara, Gita Ikayani menambahkan, razia ini  dilakukan untuk mengurangi tunggakan pajak, sebab jumlah tunggakan pajak di Makassar jumlahnya cukup besar.

“Razia ini kami gelar untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui razia ini kami mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu,” katanya.

Pada razia hari kedua tersebut, lanjutnya, pihaknya berhasil mengumpulkan PKB sebesar Rp 66.949.850 yang berasal dari pembayaran PKB kendaraan Makassar senilai Rp 39.265.220 dan pembayaran kendaraan luar Makassar sebesar Rp  27.684.630.

Pada razia terbut petugas juga menilai kendaraan roda dua sebanyak 31 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 18 unit. Jumlah kendaraan yang dijaring dalam razia itu sebanyak  84 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 53 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 41 unit.(*)