Sabtu dan Minggu Samsat Makassar dan Torut Tetap Buka

MAKASSAR  – Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar atau Samsat Makassar tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu (23-24/9).  Wajib pajak dapat memanfaatkan hari libur ini untuk membayar pajak kendaraan. Samsat Toraja Utara juga buka untuk melayani wajib pajak.

“Pada hari Sabtu dan Minggu, 23-24 September, Samsat  tetap membuka pelayanan. Ini kami lakukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang bekerja pada hari Senin-Jumat untuk membayar pajaknya di kantor samsat atau melalui samsat keliling,” kata H Harmin SE MM, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan, Jumat (22/9).

Harmin menjelaskan, pelayanan akan buka mulai pukul 08.00-15.00. Adapun pelayanan yang beroperasi melayani wajib pajak adalah Samsat Makassar I Selatan  di Jl Andi Mappanyukki Makassar dan Samsat Keliling di depan Kantor Samsat Makassar II Utara di Jl Pajjaiyyang Sudiang.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara H Reza Faizal Saleh M.Si menambahkan, Kedai Samsat Bukit Khatulistiwa di Jl Perintis Kemerdekaan juga buka untuk melayani wajib pajak di sekitar Kecamatan Tamalanrea.

Khusus pada hari Minggu pelayanan hanya sampai pukul 12.00 saja karena jumlah wajib pajak pada hari tersebut biasanya tidak banyak.

Pada libur nasional memperingati tahun baru Islam 1 Muharram yang bertepatan dengn hari Kamis (21/9),  Bapenda Sulsel meraup pajak sebesar  Rp 1.058.636.825. (Tsi-Dai-Alim)

Samsat Makassar Kejar  Mobil Mewah Penunggak Pajak

MAKASSAR – Samsat Makassar memburu mobil-mobil mewah yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Di Sulawesi Selatan, banyak pemilik mobil yang tak acuh dengan pajak kendaraannya.

Petugas UPTD Sistem Administrasi Manajemen Satu Atap (Samsat) Makassar melakukan razia dan memburu pemilik mobil mewah yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Rabu (13/9/2018).

Pamin I Samsat Makassar Iptu Ade Hermansyah yang memimpin razia di kawasan Pelabuhan Makassar dan Jalan Pattimura, menyebutkan selama beberapa hari terakhir ini, tim khusus melakukan pencarian mobil-mobil penunggak pajak. Khususnya mobil mewah bernomor polisi Sulawesi Selatan dengan kode huruf DD.

Dalam operasi ini, lanjut Ade, tim Samsat Makassar mendapatkan penunggak pajak di Kompleks Bougenville, Jalan Pengayoman, yang memiliki 4 mobil mewah yang belum membayar PKB-nya. Ini terdiri dari mobil Mercedes S500 dengan besar tunggakan pajak selama 5 tahun sebesar Rp 231 juta, BMW seri 532i dengan pajak sebesar Rp 14 juta, Peugeot RCZ dengan pajak Rp 38 juta dan Mercerdes SLK 350 yang akan habis masa berlaku pajak dua hari kemudian sebesar Rp 29 juta. Selain itu, tim Samsat juga berhasil membuntuti mobil Hummer H3 yang menunggak setahun PKB sebesar Rp 35 juta.

“Saat ini sudah sangat mudah mengecek nomor polisi kendaraan yang pemiliknya menunggak pajak, dengan aplikasi database Samsat online, kami harapkan pemilik kendaraan yang belum bayar pajak agar menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membantu pembangunan di daerah ini,” ujar Ade dikutip dari detik.com.

Selain merazia kendaraan penunggak pajak, petugas Samsat juga berhasil mengamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan plat palsu. Salah satu mobil yang sudah diamankan adalah mobil bodong yang saat ini dialihkan pengusutannya ke pihak kepolisian.

Sementara menurut Kepala UPTD Samsat Makassar Harmin, mengatakan total tunggakan pajak di Makassar sebesar Rp 43 Miliar. Sedangkan target pendapatan pajak tahun 2017 senilai Rp 438 miliar.

Hamrin menyebutkan, guna mengejar target pendapatan pajak, timnya rutin menggelar razia dan menyebar mobil layanan Samsat Keliling untuk membantu masyarakat membayar pajak, yang tidak sempat datang ke kantor Samsat.

Salah satu cara yang dilakukan Samsat Makassar menyiapkan mobil Samsat Keliling plus kedai kopi yang digratiskan pada pembayar PKB. Lokasi layanan Samsat keliling plus Kedai kopi berada di Jalan Hertasning depan Kanwil PLN Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. (Tsi-Dai-Ilham)

Samsat Makassar 1 Temukan Kendaraan Plat Gantung

MAKASSAR – Penertiban kendaraan hari kedua, Selasa (12/9), oleh UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, di Kawasan JL Hertasning Makassar, petugas menemukan sejumlah keganjilan, salah satunya adalah adanya kendaraan plat gantung.

Operasi patuh yang melibatkan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Sulsel ini menjaring  satu unit mobil berplat palsu jenis minibus Kijang Innova.

Kepala UPTD Samsat Makassar I Selatan Harmin Hamid mengatakan mobil yang terjaring ini tidak sesuai antara nomor rangka,  nomor plat kendaraan, dan  nomor surat kendaraan. Mobil tersebut menggunakan plat palsu  DD 61 RE.

“Mereka tidak bisa mengelak, kita tahu semua nomor kendaraan yang beredar, kita juga tahu siapa pemiliknya. Jadi tidak bisa lolos,” kata Harmin, Selasa (12/9).

Operasi besar – besaran ini akan berlangsung hingga beberapa hari kedepan, menurut Harmin, sebagian besar wajib pajak tidak patuh dengan UU tentang pembayaran pajak kendaraan.

Dalam operasi tersebut juga terjaring sejumlah kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan. Mereka diarahkan membayar pajak melalui Samsat Keliling.

“Jumlah yang membayar di lokasi sebanyak 10 unit dengan nilai Rp 10 juta lebih,” ujarnya.(Tsi-Dai-Ridwan-Alim)

Pensiun, Yusup dan Fatimah Dapat Cincin Emas

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara melepas dua pegawainya yang memasuki masa pensiun atau purnabhakti, belum lama ini.

Dua pegawai tersebut adalah M Yusup, A.Md dan Fatimah H. S.Sos. Keduanya pensiun karena telah memasuki usia pensiun yakni 58 tahun.

Sebagai kenang-kenangan dari UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, keduanya mendapatkan tanda mata berupa cincin emas. Pemberian sekaligus pemasangan cincin emas berlangsung di kawasan wisata Bili Bili Gowa, diawali dengan makan bersama.

Cincin emas disematkan langsung oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara H Reza Faizal Saleh M.Si. Reza berharap keduanya mengisi masa pensiunnya dengan hal-hal yang positif sehingga tidak jenuh di rumah.(Tsi-Dai-Rusli)

Tunggakan Pajak 1 Unit Kendaraan Pengusaha Makassar Capai Rp 231 juta

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan dan UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara kompak mencari kendaraan menunggak dengan mendatangi rumah penunggak pajak secara door to door.

Senin (11/9) tim yang dipimpin Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Harmin Hamid, Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Utara H Reza Faizal Saleh M.Si, dan Paur STNK Makassar II AKP Darwis, melakukan penagihan di rumah pengusaha di Jalan Bougenville Makassar, Kecamatan Panakkukang Makassar.

Pada rumah tersebut terdapat tiga mobil mewah yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Tiga roda empat mewah itu diidentifikasi sebagai milik Hj Karmila yang sedang berada di Timika, Papua, kata penunggu rumah.

Menurut Harmin, tunggakan pajak  mobil sedan Marcedes Benz milik pengusaha  DD 74 KI  senilai Rp.231.495.543.

Sementara  sedan BMW 523i AT E60 CKD, Nopol DD 78 HK, tak membayar pajak dengan tagihan sebesar Rp.14.393.125. Sedangkan sedan jenis Peugeot 308 cc A/T tahun pembuatan 2013, Nopol DD 1014 QN, tunggakan pajaknya sebesar Rp. 36.215.888.

Total  tungakan pajak untuk 3 mobil mewah tersebut sebesar Rp. 282.104.556.

“Kami akan terus memburu penunggak pajak, kami ingatkan pajak adalah kewajiban warga negara dan akan dikembalikan kepada warga masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Rencananya Selasa (12/9) tim akan kembali menggelar razia untuk mencari penunggak pajak.(Tsi-Dai-Ilham)

 

 

 

Sosialisasi Pajak Samsat Makassar II Utara Dihadiri Para Lurah

MAKASSAR– Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel H. Tautoto TR melakukan sosialisasi pajak daerah di Hotel Max One Hotel, Panaikang Makassar, Selasa (28/8). Sosialisasi dihadiri komunitas otomotif, masyarakat umum, para lurah, dan camat di Kota Makassar.

Kepala Bapenda menyebut sosialisasi ini sengaja dilakukan dengan menghadirkan camat dan lurah sebagai peserta karena camat dan lurah merupakan ujung tombak pembangunan di Kota Makassar. Selain itu, Makassar merupakan daerah yang paling banyak menikmati dana bagi hasil (DBH) dari Bapenda Sulsel.

Hingga Juli 2017, Kota Makassar telah menikmati DBH sebesar  Rp 171 miliar lebih yang jumlahnya terus meningkat. Hingga akhir tahun diprediksi dapat mencapai Rp 300 miliar lebih.

“Makassar cukup banyak menikmati dana bagi hasil, karenanya kami meminta camat dan lurah ikut membantu Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mencari penunggak pajak kendaraan,” ujarnya didampingi Kepala UPT Makassar II H. Reza Faizal Saleh, M.Si.

Toto, sapaan mantan Plt Bupati Soppeng ini, membawakan materi tentang pajak dan layanan unggulan samsat di Sulsel. Menurutnya, layanan unggulan dibuat  untuk meberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Kota Makassar antara lain Samsat Care dan Samsat Delivery yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak kendaraan dari rumah atau kantor.

Samsat Care ini menyasar pekerja yang terikat oleh pekerjannya sehingga tidak dapat meninggalkan kantor seperti karyawan bank, dokter jaga, dan termasuk orang yang sedang sakit. Untuk, mendapatkan layanan ini bisa menghubungi call center Samsat Care di 082191763377. “Call center ini berlaku hanya di jam kerja yakni di mulai pukul 07.30 wita sampai 15.00 wita,” ujarnya.

Terobosan lain yang dilakukan Bapenda adalah  Samsat Keliling,  pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

“Layanan unggulan ini kami buat untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak,” ujarnya.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak 30 persen diberikan kepada kabupaten kota dan 70 persen diberikan kepada provinsi. Sebaliknya pajak rokok sebanyak 70 persen akan diberikan kepada kabupaten/kota sedangkan provinsi hanya menikmati 30 persen. Sedangkan pajak air permukaan hasilnya dibagi rata, 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/kota.

Kabid Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel Darmayani M.Si juga membawakan materi yang menyorot banyaknya kendaraan plat luar yang merusak jalan di Sulsel namun pajaknya dinikmati oleh pemda kendaraan tersebut berasal.

Paur STNK Makassar II AKP Darwis juga membawakan materi terkait registrasi dan identifikasi kendaraan di Sulsel.

Sosialisasi ini dihadiri sekitar 100 peserta berasal dari berbagai kecamatan di Makassar.(alim)

Samsat Makassar II Survei Kepuasan Wajib Pajak

MAKASSAR – Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Bapenda Sulsel, H. Reza Faizal Saleh, M.Si melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak. Survei dilakukan melalaui layar sentuh yang dijawab pelanggan usai membayar pajak kendaraan.

Reza, Jumat (25/8), mengatakan, survei ini digelar untuk menilai kualitas pelayanan petugas di Samsat Makassar II di mata wajib pajak. Wajib pajak cukup menjawab pertanyaan melalui layar sentuh yang tidak menyita waktu banyak.

“Survei ini akan memberikan gambaran kepada kami untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan petugas Samsat Makassar II kepada wajib pajak,” kata mantan Kepala UPT Pangkep ini.

Ia menambahkan, survei ini merupakan inovasi yang pertama diterapkan di Sulsel oleh Samsat Makassar II yang terletak di Jl Pajjaiyyang, Sudiang, Makassar ini.

Menurutnya, metode menjawab pertanyaan dari layar touch screen usai membayar pajak kendaraan di kasir akan menggantikan peran kotak saran yang selama ini kurang dimanfaatkan oleh wajib pajak karena tidak efisien dan praktis.

“Survei ini mulai kami terapkan pada Rabu (23/8) dan akan berlangsung hingga waktu yang tidak kami tentukan. Hasil penilaian tingkat kepuasan masyarakat selanjutnya akan kami sampaikan setiap bulan kepada instansi terkait yang menjadi bagian dari Samsat Makassar II yaitu kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Sulsel, Jasa Raharja Sulsel, dan Bank Sulselbar,” tambahnya.

Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kepada seluruh petugas di Samsat Makassar II agar selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, tutupnya.(alim)