Category: MAKASSAR 1

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan  atau Samsat Mappanyukki kembali menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor Kamis, 23 September 2021, pukul 09.00 – 12.00 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

Kendaraan yang terjaring pada penertiban ini sebanyak 77 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 34 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 43 unit, kata Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Andi Hasni Zainal.

Penertiban ini diikuti dukung oleh Kasi Pendataan dan Penagihan UPTP Wilayak Makassar I, Kasi Penetapan dan Penerimaan UPTP Wilayah Makassar I, Kasubag Tata Usaha UPTP Wilayah Makassar I, serta dibantu personil Dirlantas Polda Sulsel, Satlantas Polrestabes Makassar, Kasi STNK, PAUR, dan PAMIN Samsat Makassar I, serta Jasa Raharja.

Dari 77 unit kendaraan yang terjaring oleh petugas, sebanyak 52 unit yang memilih membayar PKB di tempat terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 17 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 35 unit.

Sedangkan pajak yang terkumpul sebesar Rp. 130.719.090 yang berasal dari roda dua sebesar Rp 3.567.000 dan roda empat sebesar Rp 127.152.090.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Andi Hasni Zainal menambahkan, saat ini Samsat di Sulsel menggelar pembebasan denda PKB dan denda bea balik nama kendaraan yang berakhir pada 29 September 2021.

Ia meminta masyarakat Sulsel memanfaatkan penghapusan denda pajak ini sebelum berakhir.

“Biasanya wajib pajak baru berjubel pada hari-hari terakhir. Kami meminta wajib pajak segera membayar pajak untuk menghindari kerumunan,” ujarnya lagi.(alim)

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan  atau Samsat Mappanyukki kembali menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor Kamis, 16 September 2021, pukul 09.00 – 12.00 Wita di Jalan Hertasning Makassar.

Kendaraan yang terjaring pada penertiban ini sebanyak 86 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 20 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 66 unit, kata Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Andi Hasni Zainal.

 Petugas Satlantas Polrestabes Makassar yang mendukung kegiatan tersebut bersama Kasi STNK, PAUR, dan PAMIN Samsat Makassar I, serta Jasa Raharja, menilang di tempat 33 unit kendaraan terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 11 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 22 unit.

Petugas juga mengamankan sepasang plat gantung dan dua unit sepeda motor karena tidak dilengkapi dengan surat-surat sah oleh pengguna kendaraan.

Dari 86 unit kendaraan yang terjaring oleh petugas, sebanyak 53 unit yang memilih membayar PKB di tempat terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 9 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 44 unit.

Sedangkan pajak yang terkumpul sebesar Rp. 165.626.260 yang berasal dari roda dua sebesar Rp 3.382.500 dan roda empat sebesar Rp 162.243.760.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Andi Hasni Zainal menambahkan, saat ini Samsat di Sulsel menggelar pembebasan denda PKB dan denda bea balik nama kendaraan yang berakhir pada 29 September 2021.

Ia meminta masyarakat Sulsel memanfaatkan penghapusan denda pajak ini sebelum berakhir.

“Biasanya wajib pajak baru berjubel pada hari-hari terakhir. Kami meminta wajib pajak segera membayar pajak untuk menghindari kerumunan,” ujarnya lagi.(alim)

Kedai Samsat yang dibuat Bapenda Sulsel meraih penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik dari Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman menyerahkan piagam penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 6 September 2021.

Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulsel di Tahun 2021 merupakan hasil seleksi dari KIPP Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021 yang mampu menyisihkan dari total sebanyak 120 inovasi yang masuk dalam sistem Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi atas beragam inovasi pelayanan publik yang dihadirkan oleh OPD Pemprov maupun kabupaten/kota.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi atas inovasi pelayanan publik yang terjaring masuk Top 99, kemudian top 45 hingga masuk Top 30. Apalagi inovasi yang dihadirkan sesuai dengan kearifan lokal dan ciri khas daerah masing-masing,” ungkapnya.

Top 30 Inovasi Pelayanan Publik, Andi Sudirman berharap bisa menjadi semangat daerah lain untuk terus berinovasi menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat. “Kita harap Top 30 inovasi ini bisa direplika kembali di beberapa wilayah,” katanya.

Salah satunya inovasi GESIT-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel. Apalagi inovasi ini pun masuk dalam Top 99 dan Top 45 dalam KIPP Tingkat Nasional Tahun 2021.

Ia pun berharap bupati/walikota turut membuka gerai GESIT-19 untuk memudahkan pelayanan perizinan bagi nelayan. “Kita harap Bupati/Walikota turut membuka layanan GESIT-19 sehingga memudahkan perizinan bagi nelayan-nelayan kita. Dengan itu sebagai langkah sinergitas Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat khususnya nelayan,” ungkapnya.

Dirinya pun mendorong para Kepala Daerah untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun daftar Top 30 KIPP Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021 yakni :

1. Pensil Bagi Ayah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulsel;

2. Kedai SAMSAT oleh Bapenda Sulsel;

3. Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan) oleh DPMPTSP Sulsel;

4. NENI SI LINCA (New Normal Innovation Sistem Informasi Penelitian Online Campus) oleh DPMPTSP Sulsel;

5. Si Balung Lestari di Sulawesi Selatan (Sapi Bali Unggil dan Lestari di Sulawesi Selatan) oleh UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel;

6. Rompi KPK oleh Dinas Pendidikan Luwu Utara;

7. Peta Baper oleh Bappeda Luwu Utara;

8. Sentuh Pustaka oleh Dinas Perpustakaan Makassar;

9. BAJIKI (Biasakan Anak Jauhi Karies Gigi) oleh Puskesmas Andalas Kota Makassar;

10. Satu Dusun Satu Bidan oleh Puskesmas Sinoa Kabupaten Bantaeng;

11. JEMPOL ASIK PETERNAK (Jemput Bola Asuransi Ternak Sapi untuk Jaminan Kehidupan Peternak) oleh Dinas Pertanian Bantaeng;

12. KUTABAKO (Kunjungan Tanpa Batas Koordukcapil) oleh Disdukcapil Bantaeng;

13. RAJA SMILE (Rawat Jalan dengan Sistem Manajemen Informasi Layanan Excellent) oleh RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng;

14. GEMPITA (Gembira Menyambut Persalinan Ta’) oleh Puskesmas Baruga Bantaeng;

15. Wisata Posyandu oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Palakka Barru

16. Oilrex Fisheries oleh Dinas Perikanan Barru;

17. RAJIN (Gerai Perijinan Desa dan Kelurahan) oleh DPMPTSP Pinrang;

18. JABAT ERAT (Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan) oleh DPMPTSP Pinrang;

19. PANDU ALAN (Pelayanan Penyuluhan Terpadu Berjalan) oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahahan Pangan Soppeng;

20. HOREE, Engkani KTPku oleh Disdukcapil Soppeng;

21. Sahabat LAPOR oleh Bagian Organisasi Gowa;

22. PALADANGKU (Parade Literasi Desa Butta Panrannuangku) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Takalar;

23. GANTALA (Gerakan Tanggap Lansia) oleh Puskesmas Togo-Togo Jeneponto;

24. Ramah Adat oleh Disdukcapil Bulukumba;

25. Poster Tanadoang (Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Tanadoang) oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar;

26. NELAYAN MASUK SEKOLAH oleh Dinas Pendidikan Pangkep;

27. JET-STAR (Jemput Sampah Tanpa Ragu) oleh Kecamatan Ujung Kota Parepare;

28. MBAH SIJAKA (Mengolah Limbah Sisa Makanan Jadi Berkah) oleh RSUD Arifin Nu’mang Sidrap;

29. Vanamerator Hebat Tradisional oleh Dinas Perikanan Wajo;

30. Kandang Selingkungan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone.(alim)

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki kembali turun ke jalan untuk mengingatkan wajib pajak agar mengesahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun.

Razia digelar pada Jumat 16 Oktober 2020 pukul 08.30 – 11.30 Wita di Jalan Hertasning Makassar. Selama dua jam menggelar razia, petugas yang terdiri dari personil Samsat Mappanyukki, Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Makassar, dan Pomdan XIV Hasanuddin ini berhasil memasukkan pajak ke kas daerah sebesar Rp 127.000.190.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan Andi Hasni Zainal mengatakan, dalam penertiban tersebut petugas berhasil menemukan sebanyak 95 unit kendaraan yang STNK-nya belum disahkan oleh pemiliknya terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 32 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 63 unit.

Sebanyak 47 orang pemilik kendaraan memilih mengesahkan STNK di samsat keliling yang menyertai razia dengan nominal sebesar Rp 127.000.190 yang berasal dari pembayaran kendaraan roda dua sebesar Rp 1.950.000 dan kendaraan roda empat senilai Rp 125.050.190.

Petugas Satlantas Polres Makassar juga menilang 43 orang pemilk kendaraan karena tidak mengesahkan STNK. Terdiri dari pemilik kendaraan roda dua sebanyak 20 orang dan pemilik kendaraan roda empat sebanyak 23 orang.

Juga ikut diamankan tiga unit plat gantung dari kendaraan roda empat dan dua unit sepeda motor. Kini sepeda motor itu diamankan di Bagian Lalu Lintas Polrestabes Makassar.

 

Insentif Pajak

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah memperpanjang pemberian insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulsel.

Seharusnya pemberian insentif pajak kendaraan berakhir pada 29 September 2020 namun diperpanjang gubernur hingga 23 Desember 2020.

Gubernur Sulsel memperpanjang pemberlakuan insentif pajak kendaraan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang terganggu selama pandemi Covid-19.

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2211 / IX / Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani gubernur pada 29 September 2020.

Perpanjangan pemberian insentif PKB dilakukan mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, termasuk di Sulsel.

Pandemi memaksa warga Sulsel bertahan di rumah sehingga penghasilannya menurun  tidak berpenghasilan dan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat termasuk dalam membayar PKB.

Pemberian insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dimaksud adalah:

1. Pembebasan denda PKB Jan-Des 2020 untuk semua Kendaraan Bermotor
2. Pembebasan seluruh denda PKB untuk:
3. KB Tahun 2010 ke bawah;
4. KB Nilai Jual Rp150.000.000,00 ke bawah sesuai Peraturan Gubernur;
5. KB proses BBNKB II dan seterusnya;
6. KB angkutan barang dan angkutan umum orang;
7. KB mutasi masuk/keluar antar Kab/Kota se-Sulsel.
8. Pembebasan Tarif PKB Progresif untuk:
9. KB angkutan barang dan KB angkutan umum orang;
10. KB proses BBNKB (atas tunggakan dari pemilik sebelumnya dan atas keterlambatan lapor jual)

Perpanjangan Ketiga

Ini adalah perpanjangan pembebasan denda ketiga yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Pemprov Sulsel menggelar  pemberian insentif pembebasan denda PKB pertama kalinya pada 1 Januari sampai 29 Juni 2020.

Dalam periode ini, total kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif tersebut sebanyak 97.955 Unit dengan pembayaran sebesar Rp73.760.900.798  dan total denda yang dibebaskan sebesar Rp 2.503.239.960.

Kemudian diperpanjang masa berlakunya mulai 29 Juni hingga 30 September 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1574/VI/Tahun 2020.

Selanjutnya pembebasan denda PKB kembali dilakukan untuk ketiga kalinya mulai 29 September hingga 23 Desember 2020.

Kabid Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Dharmayani Mansyur, mengatakan, perpanjangan pembebasan denda PKB kali ini terfokus pada upaya meringankan beban masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19. Karena itu ada penambahan pemutihan denda dan pembebasan tariff pajak progresif untuk angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Dengan perpanjangan masa berlaku pembebasan denda pajak ini, masyarakat mendapatkan relaksasi pajak sehingga dapat mengatur waktu pembayaran pajaknya secara tepat. Meskipun harus diingat bahwa perpanjangan pembebasan denda ini hanya berlaku sampai tanggal 23 Desember 2020.

Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 23 Desember 2020, mereka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak.

Untuk menghindari keramaian saat membayar PKB, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Kas Bank Sulselbar, Indo Maret, Alfa Midi dan Alfa Mart. Bahkan saat ini masyarakat juga sudah bisa membayar pajak dengan menggunakan Gopay (Gobills).

Sedangkan untuk nasabah bank lainnya, wajib pajak dapar menggunakan aplikasi Samolnas.

Alternatif lainnya, masyarakat bisa membayar PKB di samsat drive thru, samsat keliling, atau ke samsat stasioner dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Ia menambahkan, meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi.

Penanggulangan wabah Covid-19 perlu usaha keras dan energi besar. Untuk itu kita perlu terlibat bersama. Salah satu peran penting yang dapat ditempuh adalah dengan membayar pajak tepat waktu.

Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman optimistis dapat mencapai target tersebut dengan kerja keras semua pegawai Bapenda Sulsel termasuk 25 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Sulsel.

“Kami optimistis dapat mencapai target. Kita harus semangat meski saat ini masih pandemi,” ujarnya.(alim)

 

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki mengelar razia pajak kendaraan selama tiga hari.

Razia dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar mengesahkan surat kendaraan tepat waktu.

Razia berlangsung selama tiga hari yakni pada hari Selasa 26 Agustus 2020 di Jalan Penghibur Makassar dengan pemasukan pajak kendaraan sebesar Rp 113.015.660 dan pada hari Rabu 27 Agustus 2020 di Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar berhasil memasukkan pajak ke kas daerah sebesar Rp 113.015.660.

Hari ketiga razia berlangsung pada Jumat 28 Agustus 2020 di Jalan Hertasning Makassar. Razia gabungan yang melibatkan Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Makassar, serta Pomdam XIV Hasanuddin ini memasukkan pajak kendaraan bermotor (PKB) ke kas daerah sebesar Rp 105.285.780.

Dari laporan yang diterima redaksi dari Samsat Mappanyukki, total pemasukan ke kas daerah Pemprov Sulsel selama razia tiga hari sebesar Rp 320.620.330.

Sedangkan pengendara yang ditilang selama tiga hari sebanyak 99 orang karena berbagai sebab, antara lain, tidak mengesahkan surat-surat kendaraan, tidak membawa SIM, dan pelanggaran lain seperti tidak bisa memperlihatkan SIM atau STNK saat berkendara.

Samsat Gowa Amankan 4 Motor dan Ditilang 53 Kendaraan Saat Razia Pajak

Kendaraan yang diamankan di Polrestabes Makassar selama razia tiga hari sebanyak tujuh unit sepeda motor karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan kendaraan.

Saat razia, petugas dari Samsat Mappanyukki menyiapkan dua unit samsat keliling yang membantu wajib pajak mengesahkan surat kendaraan di tempat.

Wajib pajak yang mengesahkan STNK di tempat dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan.

Sementara wajib pajak yang tidak dapat memperlihatkan STNK yang telah disahkan diberikan peringatan agar segera melakukan pengesahan surat kendaraan.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatab, Hj. A. Hasni Zainal S.Sos, Msi, mengatakan, razia pajak akan kendaraan akan terus dilakukan hingga akhir Desember tahun ini untuk mengingatkan masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Samsat Wajo Sosialisasi Pajak di Kantor Kecamatan Bola

“Lokasi razia berpindah-pindah yang jelas di dalam Kota Makassar,” katanya saat dimintai lokasi razia selanjutnya Senin 31 Agustus 2020.

Selain Samsat Mappanyukki, razia serupa juga digelar Samsat Sudiang, dan samsat lainnya di Sulsel hingga akhir Desember.(alim)

 

Makassar – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan menggelar razia pajak kendaraan selama tiga hari, Senin-Rabu (16-18/3/2020).

Pada razia pajak kendaraan selama tiga hari tersebut, Samsat Makassar berhasil mengumpulkan pajak kendaraan sebesar Rp 301,519,098.

Pada razia pajak kendaraan selama tiga hari tersebut, Samsat Makassar berhasil mengumpulkan pajak kendaraan sebesar Rp 301,519,098.

Total kendaraan yang terjaring razia selama tiga hari tersebut yakni 346 unit.  Sementara kendaraan yang ditilang sebanyak 208 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih.

Razia ini digelar Samsat Makassar Selatan bersama Satlantas Polrestabes Makassar, Jasa Raharja, dan Pomdam XIV Hasanuddin menggelar razia pajak kendaraan selama tiga hari, Senin-Rabu (16-18/3/2020).

Razia dipimpin oleh Panit I Turjawali Ipda H Sukri Liwang SH MH. Turjawali singkatan dari Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli.

Razia hari pertama digelar di Jalan Letjen Hertasning Makassar, hari kedua di Jalan Gunung Bawakaraeng, dan hari ketiga di Jl Penghibur, kawasan Pantai Losari Makassar.

Kepala UPT Makassar I Selatan H. Andi Hasni Zainal M.Si, mengatakan, razia pajak kendaraan kembali akan digelar pada pekan depan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Hanya saja ia tidak mau menyebut lokasi tersebut.

Ia mengatakan, razia akan terus digelar hingga akhir Maret untuk mengingatkan masyarakat Sulsel agar membayar pajak tepat waktu.

Bukan hanya di Makassar, razia serupa juga digelar di 24 kabupaten/kota lainnya di Sulsel.

Saat Razia Rabu (18/3/2020), comedian local, Sukri Bassi Toayya terjaring razia saat melintas di depan petugas. Karena kesibukannya ia lupa membayar pajak kendaraan.

Saat ditahan ia langsung membayar pajak antre bersama warga lainnya yang terjaring razia.

Kehadiran Sukri membuat petugas dan warga terhibur karena ia sering melemparkan lelucon.

Dengan gaya manjanya ia langsung menelpon om-nya yang bekerja di kantor pajak kendaraan untuk membantunya agar bisa lolos dari razia.

“Apa? Di kantor pajak bangunan ki kerja? Saya kira kita di bagian pajak kendaraan,” ujarnya diikuti tawa petugas dan warga.

Usai membayar menggunakan aplikasi m-banking BCA, ia mengimbau masyarakat Sulsel agar membayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

Dengan nda berkelakar, ia mengaku sengaja mencari razia pajak kendaraan untuk membayar pajak kendaraannya.

“Saya sengaja melintas di sini karena tahu ada razia. Berapa sih, tidak goyang! Karena pingsan ma,” ujarnya.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Makassar Selatan bersama Satlantas Polrestabes Makassar, Jasa Raharja, dan Pomdam XIV Hasanuddin menggelar razia pajak kendaraan selama tiga hari, Senin-Rabu (16-18/3/2020).

Pada razia pajak kendaraan selama tiga hari tersebut, Samsat Makassar berhasil mengumpulkan pajak kendaraan sebesar Rp 301,519,098.

Total kendaraan yang terjaring razia selama tiga hari tersebut yakni 346 unit.  Sementara kendaraan yang ditilang sebanyak 208 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih.

Razia dipimpin oleh Panit I Turjawali Ipda H Sukri Liwang SH MH. Turjawali singkatan dari Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli.

Razia hari pertama digelar di Jalan Letjen Hertasning Makassar, hari kedua di Jalan Gunung Bawakaraeng, dan hari ketiga di Jl Penghibur, kawasan Pantai Losari Makassar.

Kepala UPT Makassar I Selatan H. Andi Hasni Zainal M.Si, mengatakan, razia pajak kendaraan kembali akan digelar pada pekan depan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Hanya saja ia tidak mau menyebut lokasi tersebut.

Ia mengatakan, razia akan terus digelar hingga akhir Maret untuk mengingatkan masyarakat Sulsel agar membayar pajak tepat waktu.

Bukan hanya di Makassar, razia serupa juga digelar di 24 kabupaten/kota lainnya di Sulsel.

Saat Razia Rabu (18/3/2020), comedian local, Sukri Bassi Toayya terjaring razia saat melintas di depan petugas. Karena kesibukannya ia lupa membayar pajak kendaraan.

https://www.instagram.com/p/B93ti8LnWLd/

Saat ditahan ia langsung membayar pajak antre bersama warga lainnya yang terjaring razia.

Kehadiran Sukri membuat petugas dan warga terhibur karena ia sering melemparkan lelucon.

Dengan gaya manjanya ia langsung menelpon om-nya yang bekerja di kantor pajak kendaraan untuk membantunya agar bisa lolos dari razia.

“Apa? Di kantor pajak bangunan ki kerja? Saya kira kita di bagian pajak kendaraan,” ujarnya diikuti tawa petugas dan warga.

Usai membayar menggunakan aplikasi m-banking BCA, ia mengimbau masyarakat Sulsel agar membayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

Dengan nda berkelakar, ia mengaku sengaja mencari razia pajak kendaraan untuk membayar pajak kendaraannya.

“Saya sengaja melintas di sini karena tahu ada razia. Berapa sih, tidak goyang! Karena pingsan ma,” ujarnya.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki memanjakan wajib pajak dengan menghadirkan pelayanan tambahan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar yang dipindahkan dari Gabungan Dinas Kota Makassar, Jalan Urip Sumoharjo ke Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Makassar.

Petugas Samsat  di PTSP Makassar, Ikhwanuddin Rasyid, mengatakan, pelayanan samsat berada di lantai satu PTSP Jalan Balaikota Makassar.

Pelayanan dibuka mulai pukul 08.00-15.00 wita, tambah Ade Ashari, petugas samsat lainnya.

Loket samsat di PTSP melayani pembayaran pajak kendaraan dari seluruh Sulsel. Namun loket ini tidak melayani penggantian plat.

Selain membayar pajak, warga juga dapat mengurus izin di PTSP. Izin yang dapat diurus di PTSP antara lain izin reklamasi, pengurusan BPJS, catatan sipil, IMB, izin dokter, izin kesehatan, dan masih banyak lagi.(*)

 

MAKASSAR — Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki dua tahun tak capai target pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yakni pada tahun 2017 dan 2018.

Di bawah kepemimpinan Bustanul Arifin, pada tahun 2019, Samsat Mappanyukki sukses melampaui target PKB dan BBNKB.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tiga institusi di kantor Samsat berbuah manis. Setelah dua tahun tak capai target, namun tahun 2019 ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Bustanul, Jumat (27/12/2019).

Dari data yang dihimpun menyebutkan untuk realisasi BBN hingga Hari Kamis 26 Desember 2019, Pukul 17.30 Wita, capai 100,01%. Rinciannya dari total target Tahun 2019, sebesar Rp.169.486.720.000 tercapai sebesar Rp.169.506.866.338,- dengan surplus 01%.

Sementara, untuk target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019 total target senilai Rp.363.610.555.000, – atas hasil kerja keras UPT Samsat Makassar Wilayah I bersama Kepolisian serta PT. Jasa Raharja Target PKB juga mengalami surplus 02%. Dari data yang ada nilai yang dicapai Tahun 2019 untuk PKB Rp.363.749.912.233,-.

“Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu kinerja pencapaian target realisasi pajak kendaraan bermotor, seperti teman teman yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Jasa Sakti (Amjas),” kata Bustanul Arifin.(*)