Sekretaris Bapenda Sulsel Sosialisasi Pajak Kendaraan

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Wilayah Makassar I Selatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel kembali menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Arthama Jalan Haji Bau Makassar, Sabtu (21/7).  Anggota DPRD Sulsel Rudy Piter Gony (RPG) juga hadir dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi pajak ini dibuka oleh Sekretaris Bapenda Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH yang  mewakili Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto  TR, M.Si. Selain membuka Kemal juga membawakan materi terkait pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Sulsel.

Dalam sambutannya, Kemal mengingatkan pada seratusan peserta tentang arti penting pajak pada pembangunan di Sulsel. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan menunjang pembangunan di Sulsel.

“Kita giat melaksanakan sosialisasi pajak untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan samsat mengenai aturan pajak daerah. Ada aturan yang harus diberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak bias,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi juga dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi antara wajib pajak dan aparat pemungut pajak. Sosialisasi ini dipandu oleh Kepala UPT Makassar I Selatan H. Harmin.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, Samsat Makassar I Selatan atau UPT Makassar I Selatan melakukan sejumlah inovasi dalam pengumpulan pajak daerah, antara lain dengan membuat Samsat Care yang mendatangi pelanggan samsat di rumah atau di kantornya.

Ivovasi lainnya yakni bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk menghadirkan mesin EDC  yang memungkinkan pelanggan samsat membayar pajak nontunai melalui kartu kredit atau kartu debit.  Samsat juga menghadirkan pembayaran nontunai melalui ATM  Bank Sulselbar.

“Saya harap tidak ada lagi kesulitan yang dihadapi pelanggan samsat karena banyaknya inovasi dalam membayar pajak yang dilakukan Bapenda Sulsel,” katanya yang membawakan materi berjudul Pajak dan Layanan Unggulan Bapenda Sulsel.

Ia menjelaskan, Bapenda Sulsel hanya menangani lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok,

“Selain lima pajak tersebut ditangani oleh bapenda kabupaten/kota misalnya pajak bahan bangunan, pajak hotel,” katanya.

Pajak tersebut tidak semua masuk ke kas Pemprov Sulsel namun juga dibagikan ke kabupaten/kota di Sulsel yang diberina dana bagi hasil (DBH).

DBH PKB dan BBNKB diberikan pada provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten/kota sebesar 30 persen. Sementara DBH pajak rokok dan BBNKB sebesar 30 persen untuk provinsi dan kabupaten/kota mendapat sebesar 70 persen. Sementara PAP, provinsi dan kabupaten/kota mendapat DBH yang sama yakni 50-50 persen.

Ia menjelaskan, Kota Makassar mendapatkan dana bagi hasil yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Penyebabnya, antara lain, kendaraan di Makassar paling banyak dibanding daerah lainnya, konsumsi BBM warga Makassar cukup banyak, dan masih banyak penyebab lainnya.

Hingga 31 Mei 2018, Kota Makassar mendapatkan dana bagi hasil dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 115. 114. 594. 988.

Selain Kemal, Pamin I Samsat Makassar Ipda Siswadi S.Sos juga membawakan materi tentang peranan Polri dalam pelayanan pajak daerah di samsat.  Siswadi mewakili Kasi STNK Kompol Abd Rachim yang sedang berdinas di luar kota.

Sedangkan RPG membawakan materi tentang manfaat pajak pada pembangunan di Sulsel. Menurutnya, Provinsi Sulsel dibangun berasal dari dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor.(Alim)

 

Samsat Makassar Sweeping Depan PLN Hertasning

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Makassar I Selatan melakukan operasi penertiban kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan di depan kantor PLN Sulsel Jalan Letjen Hertasning Makassar, Senin (2/7/2018).

Sweeping dilakukan untuk mencari kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan atau tidak melakukan daftar ulang, termasuk kendaraan operasional milik PLN Sulsel dan mitranya.

Kepala UPT Makassar I Selatan H Harmin Hamid mengatakan, dalam operasi penertiban tersebut pihaknya menertibkan sebanyak 98 unit kendaraan yang belum mendaftar ulang.

Dalam operasi itu, Samsat Makassar I Selatan dilengkapi dengan kendaraan Samsat keliling untuk melayani pelanggan Samsat yang ingin membayar pajak kendaraan di tempat.

“Ada sembilan unit pemilik kendaraan yang membayar pajak di tempat terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak delapan unit dan kendaraan roda dua satu unit dengan jumlah pemasukan ke kas daerah sebesar Rp26.430.000,” kata Harmin.

Ia menambahkan, pada sweeping yang dibantu Polantas dari Polrestabes Makassar ini, petugas menilang 14 unit kendaraan karena berbagai sebab, antara lain, tidak membawa STNK dan tidak melakukan daftar ulang kendaraan.(*)

 

Pajak Progresif Sulsel Turun Disosialisasikan

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan menggelar sosialisasi pajak daerah di Hotel Fave Makassar, Kamis (28/7). Terungkap bahwa pajak progresif di Sulsel sudah turun sehingga warga dapat membeli kendaraan lebih dari satu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Drs. H. Tautoto Tanaranggina, M.Si saat membawakan materi sosialisasi pajak daerah dan layanan unggulan didampingi anggota DPRD Sulsel Edward Horas, Kepala UPT Pendapatan Makassar I Selatan H. Harmin Hamid, dan Pamin I Samsat Makassar I Selatan Ipda siswaji.

Toto, sapaannya, mengklaim pajak progresif Bapenda Sulsel jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak progresif di provinsi lain. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2017 pajak progresif kendaraan pertama sebesar 1,5 persen, kendaraan kedua 2 persen, kendaraan ketiga 2,25 persen, kendaraan keempat 2,5 persen, dan kendaraan kelima sebesar 2,75 persen.

Pada tahun 2017, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, ketiga 3,5 persen, keempat 4,5 persen, dan kendaraan kelima 5,5 persen. Penurunan pajak ini mulai berlaku 1 Januari 2018.

“Karena pajak kendaraan progresif telah turun, warga dapat membeli kendaraan sebanyak-banyaknya,” katanya. Pajak progresif hanya berlaku pada kendaraan roda empat, kendaraan roda dua tidak dikenakan pajak progresif kecuali berkapasitas mesin 500 cc ke atas.

Dengan pemberlakuan aturan terbaru ini, pihaknya berharap pembelian kendaraan di luar Makassar bisa dikurangi.

Selain pemotongan pajak progresif, Bapenda Sulsel juga memberikan intensif PKB dan BBNKB untuk angkutan umum orang sebesar 70 persen dan angkutan umum barang sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

“Insentif 70 persen hanya diberikan kepada angkutan umum orang  jika dimiliki oleh perusahaan angkutan umum orang, memiliki izin, dan memiliki buku uji kendaraan, serta sejumlah syarat lainnya,” jelasnya.

Sementara insentif sebesar 50 persen diberikan kepada angkutan umum barang jika dimiliki oleh perusahaan angkutan barang, memiliki SITU SIUP, dan buku uji kendaraan.

Harmin menambahkan, pajak kendaraan baru atau BBNKN juga sudah turun dari 12,5 persen menjadi 10 persen atau setara dengan BBNKB yang berlaku di Jakarta.

Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Sulsel meminta warga Makassar untuk aktif dalam membayar pajak kendaraan karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrasruktur, penegakan hokum, pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi.

Sosialisasi ini dihadiri seratusan pelanggan samsat, komunitas sepeda motor, dan ASN yang berdomisili di Makassar.(*)

 

 

Libur 15-17 Mei, Samsat Tak Denda Kendaraan Jatuh Tempo Pajak

MAKASSAR – Kabar baik datang bagi para pemilik kendaraan yang jatuh tempo pada libur Lebaran Idul Fitri 1439 hijriah.

Pasalnya, libur lebaran yang akan jatuh selama tiga hari berturut-turut dari 15 sampai 17 Juni mendatang akan diberi kebijakan, dengan tidak didenda selama masa liburan.

Kepala UPTD Samsat Makassar 1, Harmin Hamid mengatakan kendaraan yang jatuh tempo pada hari libur bisa diselesaikan di hari pertama kerja.

“Mereka bebas denda. Jadi ini bisa disebut sebagai bonus ramadan. Tapi dengan catatan, hari pertemuan kerja, mereka harus membayar pajak kendaraannya,” ujar Harmin, Selasa (5/6/2018).

Dari data Badan Pendapatan Daerah Sulsel, melalui Samsat Wilayah 1 Makassar, kendaraan yang akan jatuh tempo di libur lebaran 1439 hijriah, sebanyak 1700 kendaraan bagi roda dua, dan 653 kendaraan untuk roda empat.

Artinya total kendaraan yang tidak di bebankan denda pajak kendaraan pada libur lebaran nanti sebanyak 2.353 unit kendaraan.

“Untuk total pajak kendaraan dari 2353 itu, berkisar Rp 2 miliar,” katanya.

Adapun kecamatan yang masuk di wilayah 1 Makassar meliputi, Tamalate, Mariso, Mamajang, Tallo, Rappocini, Ujung Pandang, dan Makassar.

Sementara itu, Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel Kompol Abdul Rachim, saat di konfirmasi mengenai hal tersebut juga mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapenda Sulsel, yang memberikan kebijakan kepada pengendara.

Namun meski demikian, Kompol Rachim berharap para pengendara saat libur lebaran nanti untuk tetap mematuhi aturan-aturan berlalu lintas.

“Ayo berkendara dengan baik, patuhi aturan berlalu lintas. Kelengkapan hingga administrasi kendaraan perlu diperhatikan pengendara. Hal itu juga agar kepolisian mudah melakukan identifikasi,” katanya dikutip Tribun.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di harapkan, polisi kata Kompol Rachim tetap melakukan pengawasan dengan patroli di beberapa titik rawan lakalantas, serta optimalisasi arus mudik dan tiba kendaraan. (*)

 

UPT Makassar I Ajak Bea Cukai Sosialisasi Cukai Rokok Palsu

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan berkunjung ke kantor Bea dan Cukai Makassar Selasa (5/6) untuk mengetahui cukai rokok yang palsu. Di Makassar banyak rokok yang bercukai palsu yang berpotensi merugikan pemasukan pajak daerah.

Rombongan UPT Makassar dipimpin Kepala UPT Makassar I Selatan H. Harmin dan sejumlah pejabat dari UPT Makassar I Selatan dan diterima Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Makassar Gusmiadirahman dan sejumlah pejabat bea cukai.

Pada kesempatan tersebut Harmin mengajak Bea dan Cukai Makassar untuk sama-sama mensosialisasikan cukai rokok illegal. Sebab banyak masyarakat yang belum mengetahui cukai rokok yang palsu.

Rokok yang bercukai palsu biasanya berharga murah karena tidak membayar pajak kepada Negara.(Alim)

Bapenda Sulsel Berbuka dengan Anak Yatim

Makassar –  Keluarga besar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel yang tergabung dalam Zona I meliputi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Makassar 1 Selatan, Makassar 2 Utara, Gowa, Maros, dan Pangkep menggelar buka puasa bersama seluruh pegawai dan anak yatim, Rabu (31/5), di Hotel Gammara Makassar.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang juga Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si dan Ketua Tim Penggerak PKK Bapenda Sulsel Hj St Fatimah Mekka turut hadir untuk memberikan santunan pada puluhan dari panti asuhan.

Sekretaris Bapenda Sulsel Kemal Redindo Syahrul Putra SH MH dan istri juga hadir. Hadir pula semua kepala bidang di Bapenda Sulsel dan lima Kepala UPT dari zona satu.

Dalam sambutannya, Toto, Sapaan kepala bapenda, menyambut baik acara ini karena dapat menjalin keakrabkan sesama pegawai dari lima UPT di sela-sela rutinitas kerja. Selain itu momen ini juga dapat dijadikan sebagai lading pahala dengan memberikan santunan pada anak panti asuhan.

Kepala UPT Makassar 1 Selatan Harmin Hamid mengatakan buka puasa ini digelar oleh lima UPT yang berada di zona satu meliputi UPT Makassar 1 Selatan, Makassar 2 Utara, Gowa, Maros, dan Pangkep.

Rencananya buka puasa serupa juga akan digelar di empat zona lainnya di Sulsel.

Buka puasa ini diisi tausiyah oleh Ustad Rodjak Nazar.(*)

Samsat Makassar I Cari Kendaraan Tunggak Pajak di Trans Studio

Makassar– Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappayukki mencari kendaraan yang menunggak pajak di Trans Studio Mall Makassar, Minggu (27/5/1018).

Kegiatan yang diberi nama operasi simpatik tersebut di pimpin langsung oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan H. Harmin Hamid.

Dalam operasi tersebut, lanjut Harmin, pihaknya menemukan sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang belum membayar pajak yang terparkir di mall yang berada di kawasan Tanjung Bunga tersebut.

“Hari ini kita menghabiskan 300 lembar surat penagihan pajak untuk di tempel di kendaraan yang menunggak pajk,” katanya.

Ia juga menambahka n, dari 300 surat penagihan pajak tersebut habis dalam waktu hanya 1,5 jam saja.

Pada operasi simpatik tersebut, UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan juga menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar Rp 20 juta dari 6 kendadaraan yang langsung membayar di tempat.

Operasi simpatik ini didukung oleh seluruh staf UPT Makassar I Selatan.(Alim)

 

Samsat Mappanyukki Jaring 98 Kendaraan Tak Bayar Pajak

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki menggelar operasi penertiban kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan (PKB) bermotor hari kedua, Rabu (9/5), di Jalan Hertasning Makassar.

Kepala UPTP Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan H. Harmin Hamid, mengatakan, dalam penertiban tersebut pihaknya menjaring 98 kendaraan yang belum membayar PKB.

“Petugas menjaring total 98 kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan, setelah berbicara dengan pemilik kendaraan akhirnya ada 39 orang yang bersedia membayar pajak di tempat melalui samsat keliling yang ada di lokasi penertiban,” kata Harmin.

Ia menambahkan, kendaraan yang bayar di tempat sebanyak 39 unit dengan pajak yang masuk ke kas daerah senilai Rp 51 juta. Sementara kendaraan yang ditilang oleh petugas kepolisian sebanyak 17 kendaraan.

Katanya, sejumlah pemilik kendaraan bimbang antara ditilang atau membayar pajak kendaraan. Sejumlah pemilik kendaraan yang ditilang kendaraannya sempat marah-marah karena ditilang oleh petugas kepolian.
Petugas juga menyita 15 kendaraan dan diamankan di Polrestabes Makassar karena tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan. Harmin menjelaskan, penertiban ini adalah penertiban hari kedua yang akan diikuti oleh penertiban selanjutnya. Namun ia enggan menjelaskan penertiban hari ketiga dan lokasinya.

“Kami sengaja merahasiakan waktu dan lokasi penertiban agar tidak dihindari oleh pemilik kendaraan. Kalau tahu ada penertiban, biasanya mereka menghindar dan mencari jalan alternatif,” katanya.

Pajak yang terkumpul dari pajak kendaraan ini akan masuk ke kas daerah Provinsi Sulsel. Pajak tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Sulsel, tambah Harmin.

Penertiban ini didukung oleh Polisi Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dan Jasa Raharja Sulsel. Ia menambahkab, pada hari libur Kamis (10/5) Samsat Mappanyukki tetap melayani pelanggan yang akan membayar pajak.(Alim)

Samsat Mappanyukki Jaring 110 Kendaraan Tak Bayar Pajak

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki menggelar operasi penertiban kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan (PKB) bermotor, Selasa (8/5), di Jalan Sultan Alauddin Makassar.

Kepala UPTP Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan H. Harmin Hamid, mengatakan, dalam penertiban tersebut pihaknya menjaring 110 kendaraan yang belum membayar PKB.

“Petugas menjaring total 110 kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan, setelah berbicara dengan pemilik kendaraan akhirnya ada 11 orang yang bersedia membayar pajak di tempat melalui samsat keliling yang ada di lokasi penertiban,” kata Harmin.

Ia menambahkan, kendaraan yang bayar di tempat sebanyak 11 unit senilai Rp 35 juta. Sementara kendaraan yang ditilang oleh petugas kepolisian sebanyak 33 kendaraan. Katanya, sejumlah pemilik kendaraan yang ditilang sempat marah-marah karena ditilang oleh petugas kepolian.

Harmin menjelaskan, penertiban ini adalah penertiban hari pertama yang akan diikuti oleh penertiban selanjutnya. Namun ia enggan menjelaskan penertiban hari kedua dan lokasinya.

“Kami sengaja merahasiakan waktu dan lokasi penertiban agar tidak dihindari oleh pemilik kendaraan. Kalau tahu ada penertiban, biasanya mereka menghindar dan mencari jalan alternatif,” katanya.

Penertiban ini dipantau langsung oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan penertiban tersebut dapat melaporkan kepada bagian yang mengawasi internal bapenda.

Pajak yang terkumpul dari pajak kendaraan ini akan masuk ke kas daerah Provinsi Sulsel. Pajak tersebut selanjutnya akan  digunakan untuk membiayai pembangunan di Sulsel, tambah Harmin.

Penertiban ini didukung oleh Polisi Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dan Jasa Raharja Sulsel.(*)

4 Hari Datangi Rumah Pelanggan, Samsat Mappanyukki Raup 34 Juta

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan yang berada di Jalan Andi Mappanyukki Makassar aktif mendatangi rumah pelanggan samsat yang belum membayar pajak. Selama empat hari door to door, Samsat Mappanyukki mendapatkan pajak kendaraan Rp 34 juta.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPTP Wilayah Makassar I Selatan H. Sumardi yang memimpin operasi door to door mengatakan, kunjungan ke rumah pelanggan samsat dilakukan selama empat hari mulai 13-16 April di puluhan rumah di Kecamatan Makassar.

“Dari hasil kunjungan ke rumah pelanggan samsat, tim mendapatkan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 34.751.000 yang berasal dari tiga unit kendaraan,” ujarnya.

Namun masih banyak pelanggan samsat yang belum memberikan kepastian kapan akan melakukan pembayaran pajak kendaraan. “Ada 24 unit kendaraan yang menunggak dengan PKB senilai Rp 232.100.567. Pemiliknya menyatakan siap membayar namun belum memberikan kepastian waktunya,” katanya.

Tim juga menemukan 10 unit kendaraan yang tidak jelas alamatnya karena pemiliknya telah berpindah domisili ke alamat yang baru.

Door to door atau kunjungan ke rumah pelanggan samsat ini rutin dilakukan setiap bulan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan samsat, jelas Sumardi.(Alim)