Category: MAKASSAR 1

MAKASSAR– Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mendatangi sejumlah toko yang menjual rokok di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Makassar, Kamis, (15/3).

Ini dilakukan untuk mencari rokok yang tak dilengkapi cukai asli atau illegal dari Kementerian Keuangan ataupun rokok yang sama sekali tak dilengkapi cukai.

Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPTP Wilayah Makassar I  Selatan, H. Sumardi, S.Sos, yang memimpin pendataan tersebut mengatakan belum menemukan rokok yang tak bercukai meski telah mendatangi sejumlah toko di kawasan padat penduduk tersebut.

“Meski saat ini belum menemukan rokok tak bercukai, kami akan terus melakukan operasi untuk mencari rokok yang tak bercukai. Rokok yang tak bercukai merugikan negara karena beredar di masyarakat dan tidak membayar pajak,” ujarnya.

Dalam mencari rokok tak bercukai, pihaknya membentuk tim khusus yang bertugas mendatangi sejumlah toko. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mengimbau kepada pedagang agar tidak menjual rokok yang tak bercukai karena merugikan negara.(Alim)

 

MAKASSAR – UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan memberikan pelayanan lebih dengan mendatangi wajib pajak di kantornya, Rabu (14/3).

Pada kunjungan di Kantor Inspektorat Pemprov Sulsel petugas Samsat Mappanyukki melayani pembayaran STNK tiga unit kendaraan yakni satu unit kendaraan roda empat senilai Rp 2.121.899 dan dua unit kendaraan roda dua senilai Rp. 479.000. (Alim)

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan (Samsat Makassar I), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar sweeping di Kalan Prof Basalamah, Makassar, Kamis (1/3/2018).

Kepala UPTP Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan, H. Harmin, mengatakan, penertiban kendaraan digelar untuk mencari kendaraan yang belum melakukan pengsahan STNK tahunan.

Dalam penertiban tersebut, pemilik kendaraan yang belum melakukan perpanjangan STNK akan diberikan dua pilihan, yakni  membayar pajak kendaraan atau dikenakan tilang oleh petugas kepolisian.(Alim)

Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel gencar menggelar sosialisasi pajak di seluruh Sulsel. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kebijakan baru di Sulsel yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulsel nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Perda tersebut sangat penting dan harus diketahui masyarakat karena terkait dengan turunnya pajak progresif.

“Perda ini sangat membantu masyarakat karena Pemerintah Provinsi Sulsel menurunkan pajak progresif sehingga akan mengurangi beban masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat lebih dari satu,” kata Kepala Bapenda Provinsi Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si, Rabu (7/2), di Hotel Ramedo Makassar.

Penurunan pajak progresif berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Saat ini pajak kendaraan pertama sebesar 1,5 persen (tetap), sementara pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen kini turun menjadi 2 persen, pajak progresif kendaraan ketiga yang sebelumnya 3,5 persen sekarang menjadi 2,25 persen, sementara pajak progresif kendaraan keempat yang sebelumnya sebesar 4,5 persen, sekarang sebesar 2,5 persen, dan pajak kendaraan kelima dan seterusnya yang dulu sebesar 5,5 persen, sekarang sisa 2,75 persen.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan samsat di Sulsel bahwa pajak progresif turun karenanya pelanggan harus membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu.

Sejak Senin (5/7) mantan Plt Bupati Soppeng ini menggelar sosialisasi pajak di Maros, Pangkep, dan Barru lalu pada hari Selasa (6/7) kembali menggelar sosialisasi pajak di Sidrap dan Parepare. Dan pada Rabu (7/2) kembali mengisi sosialisasi pajak di wilayah Makassar I dan Makassar II.

Dalam sosialisasi tersebut Toto membawakan materi tentang pajak dan layanan unggulan Samsat. Menurutnya, layanan unggulan dibuat untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Juga diungkapkan layanan terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC.

Menurutnya, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain pembayaran nontunai, terobosan lain Bapenda Sulsel adalah samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

Ia menambahkan, Bapenda Sulsel juga memberikan insentif bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) sebesar 20 persen untuk pembelian kendaraan baru. Dengan pemberian subsidi ini, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

“Dengan BBNKB sebesar 10 persen, artinya harga kendaraan di Jakarta sudah sama dengan kendaraan di Makassar, jadi tidak perlu lagi membeli kendaraan di baru di Jakarta, cukup membeli kendaraan di Makassar,” katanya.(*)

 

 

Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel menggelar sosialisasi pajak daerah yang dibuka Kepala Bapenda Provinsi Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si dan dihadiri anggota DPRD Sulsel Rudi Piter Goni (RPG), Rabu (7/2), di Hotel Ramedo Makassar.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan samsat di Makassar bahwa membayar pajak tepat waktu sangat penting. Program terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah dapat dibayar enam bulan sebelum jatuh tempo.

“Pelanggan samsat biasanya ada yang ingin membawa kendaraannya keluar Sulsel  dalam waktu lama, sekarang mereka sudah dapat membayar PKB enam bulan sebelum jatuh tempo,” kata Kepala Bapenda.

Dalam sosialisasi yang dipandu oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan, H. Harmin Hamid, SE, MM, Toto, sapaannya, membawakan materi tentang pajak dan layanan unggulan Samsat. Menurutnya, layanan unggulan dibuat untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi ini dihadiri  seratusan warga Makassar dari berbagai kecamatan yang merupakan pelanggan samsat.

Juga diungkapkan layanan terbaru yang dibuat Bapenda Sulsel adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) nontunai melalui ATM dan kartu debit menggunakan EDC.

Menurutnya, Bapenda Sulsel telah melakukan banyak terobosan untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Selain pembayaran nontunai, terobosan lain Bapenda Sulsel adalah samsat keliling, samsat delivery, pelayanan e-samsat di Bank Sulselbar, info pajak via sms dan twitter, penagihan door to door, dan masih banyak lagi.

Ia menambahkan, Bapenda Sulsel juga memberikan insentif bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) sebesar 20 persen untuk pembelian kendaraan baru. Dengan pemberian subsidi ini, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen.

“Dengan BBNKB sebesar 10 persen, artinya harga kendaraan di Jakarta sudah sama dengan kendaraan di Makassar, jadi tidak perlu lagi membeli kendaraan di baru di Jakarta, cukup membeli kendaraan di Makassar,” katanya didampingi Pamin I Samsat Makassar I Selatan Ipda Siswaji.

Mantan Plt Bupati Soppeng dan Toraja Utara ini juga menyampaikan kabar gembira bagi pemilik kendaraan roda empat yang lebih dari satu. Kabar gembiranya, pajak progresif kini diturunkan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Sebelumnya pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen kini turun menjadi 2 persen, pajak progresif kendaraan ketiga yang sebelumnya 3,5 persen sekarang menjadi 2,25 persen, sementara pajak progresif kendaraan keempat yang sebelumnya sebesar 4,5 persen, sekarang sebesar 2,5 persen, dan pajak kendaraan kelima dan seterusnya yang dulu sebesar 5,5 persen, sekarang sisa 2,75 persen.

Dalam sosialisasi ini juga terungkap bahwa Pemerintah Kota Makassar menerima dana bagi hasil (DBH) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel sebesar Rp 337,2 miliar pada  tahun 2017. DBH itu berasal dari lima pajak yang dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I dan Makassar II pada tahun 2017.

Kepala Bapenda Sulsel Drs H. Tautoto TR, M.Si, mengatakan, pada pajak bahan bakar kendaran bermotor (PBBKB) Pemkot Makasssar menerima DBH sebesar Rp 81,8 miliar, pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 106,7 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 94 miliar, air permukaan Rp 1,1 miliar, dan pajak rokok sebesar Rp 53,4 miliar sehingga bila dijumlahkan mencapai Rp 43,7 miliar.

Sementara itu, RPG menilai sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak di Makassar. “Kegiatan ini sangat penting agar masyarakat tahu berbagai hal terkait ke-samsat-an,” ujarnya.

Usai membuka dan membawakan materi di sosialisasi pajak tersebut, Toto melanjutkan membawakan materi di sosialisasi pajak yang digelar UPTP Makassar II Utara di Hotel Grand Asia Makassar.(Alim)

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan atau Samsat Mappanyukki Makassar membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Mall Phinisi Point (Pipo) Makassar.

Kepala UPTP Wilayah Makassar I Selatan H Harmin SE MM, Kamis (30/11/2017), mengatakan, Samsat Makassar menghadirkan Kedai Samsat di mall yang terletak di Jl Tanjun Bunga Makassar tersebut untuk mendekatkan diri kepada pelanggan samsat yang kebetulan sedang berkunjung di mall yang menyatu dengan Hotel Rinra Makassar ini.

“Kami membuka pelayanan pembayaran PKB di Mall Pipo setiap hari mulai 1-10 Desember 2017, mulai pukul 10.00-21.00,” kata Harmin. Ia menambahkan, Kedai Samsat Makassar hadir di Mall Pipo untuk memeriahkan Kalla Toyota Sale “Semua Lebih Mudah” Part 3.

Magister manajemen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menambahkan, selain dapat membayar PKB secara tunai, pelanggan samsat juga dapat melakukan pembayaran pajak nontunai menggunakan kartu debit atau kartu ATM.

“Kami menyiapkan mesin electronic data capture (EDC), pelanggan samsat yang tidak membawa uang tunai dapat menggunakan ATM apa saja untuk melakukan pembayaran pajak,” ujarnya.

Terhitung mulai akhir November ini, Samsat se-Sulsel juga menurunkan tarif pajak kendaraan baru bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) dari 12,5 persen menjadi 10 persen atau setara dengan tarif kendaraan baru di Jakarta.

“Terhitung mulai akhir November kami menurunkan tariff BBNKB menjadi 10 persen. Tarif ini sudah sama dengan tariff BBNKB di Jakarta, hal ini tentu saja menguntungkan pembeli kendaraan baru karena harganya akan menjadi lebih murah,” ujarnya.(tsi-dai-kiblat)

MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar I Selatan menggelar sweeping kendaraan, Rabu (11/8), di Jl Racing Centre Makassar. Sebanyak 250 pengendara terjaring dalam operasi tersebut.

Ini adalah penertiban kendaraan hari kedelapan yang dilakukan UPTP Wilayah Makassar I Selatan (Samsat Makassar I). Rencananya sweeping untuk mencari kendaraan yang belum membayar pajak ini akan dilakukan hingga bulan Desember 2017.

“Dari 250 kendaraan yang terjaring, 110 kendaraan langsung ditilang karena belum membayar pajak kendaraan, dan 54 unit kendaraan langsung membayar di tempat melalui kartu debit menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC),” kata Kepala UPTP Wilayah Makassar I Selatan, H Harmin.

Harmin menambahkan, petugas Samsat Makassar menggelar sweeping tersebut bekerjasama dengan Polda Sulsel, karenanya banyak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak dikenakan tilang.

Dalam operasi yang berlangsung sekitar tiga tersebut, Harmin menggunakan inovasi baru Bapenda Sulsel yakni yakni pembayaran pajak kendaraan nontunai menggunakan mesin EDC.

“Kepada pemilik kendaraan yang STNKnya tidak lagi berlaku akan diberikan dua opsi. Pertama yakni langsung ditilang oleh kepolisian. Kedua yakni membayar pajak kendaraannya. Tentunya,  opsi pertama lebih berat mengingat pelanggan samsat pada akhirnya tetap harus membayar pajak kendaraan,” ujarnya.

Bila  tidak membayar sempat membayar pajak kendaraan, katanya, petugas Samsat akan siap mendatangi rumah penunggak pajak untuk menjemput STNK dan pembayarannya. Program tersebut diberi nama Samsat Care.

“Sebenarnya tidak ada alasan untuk menunggak pajak. Kalau alasan sibuk, tinggal hubungi nomor layanan Samsat Makassar dinomor hp 082191763377. Nanti petugas yang akan datang ke rumah dan biayanya tidak ada perbedaan antara di kantor dan di rumah,” papar Harmin.

Harmin menambahkan, Samsat Makassar akan kembali menggelar penertiban kendaraan pada Kamis (9/11). Hanya saja tempatnya masih dirahasiakan agar pelanggan samsat tidak menghindari tempat berlangsungnya razia.

Dari pembayaran PKB ini, Kota Makassar juga mendapatkan dana bagi hasil (DBH) yang jumlahnya cukup besar. Hingga September 2017 Kota Makassar telah menerima DBH sebesar Rp 74.916.540.694 dari pajak kendaraan bermotor (PKB).(Tsi-Dai-Alim)

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel yang mengontrol 25 samsat induk di Sulsel akan menghadirkan layanan baru, yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau kartu debit di mesin electronic data capture (EDC).

“Pada bulan November ini kami akan menghadirkan pembayaran PKB nontunai melalui ATM dan melalui kartu debit EDC. Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini karena dapat melakukan pembayaran di mana saja. Jaman sekarang kita tidak perlu lagi membawa uang tunai karena beresiko,” ujar Kepala Bapenda Sulsel Drs H Tautoto TR, M.Si, usai membawakan materi pada sosialisasi pajak daerah di Karebasse Meeting Room Grand Sayang Park Hotel Jl Manunggal Makassar, Rabu (1/11).

Ia menambahkan, launching pembayaran melalui ATM dan kartu debit ini sisa menunggu kesiapan Gubernur Sulsel Dr Syahrul YL. Mantan Plt Bupati Soppeng dan Toraja Utara ini memastikan launching akan berlangsung bulan ini.

Toto, sapannya, menambahkan, keunggulan pembayaran PKB via ATM dan EDC sangat banyak, antara lain, masyarakat merasa nyaman dan praktis serta tidak perlu antre untuk membayar pajak tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan, lanjutnya, tetap dilakukan di samsat induk karena membutuhkan proses registrasi.

Pembayaran menggunakan nontunai, lanjutnya, merupakan amanah Presiden Joko Widodo, amanah Gubernur BI, Gubernur Sulsel, dan Kapolda Sulsel.

“Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengikuti perkembangan zaman ini salah satunya adalah melayani pembayaran pajak nontunai,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bapenda Sulsel dan Anggota DPRD Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG) melakukan sosialisasi pajak daerah di Grand Sayang Park Hotel Jl Manunggal Makassar.

Ia menyampaikan materinya berjudul Arti Penting Pajak dan Layanan Unggulan Samsat Sulsel. Menurut Toto, sapaannya, Bapenda Sulsel hanya menangani lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok,

“Selain lima pajak tersebut ditangani oleh bapenda kabupaten/kota,” katanya. PKB dan BBNKB dibagihasilkan pada provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten/kota sebesar 30 persen. Pajak rokok dan BBNK dibagi hasilkan pada provinsi sebesar 30 persen dan kabupaten/kota sebesar 70 persen. Sementara PAP, provinsi dan kabupaten/kota mendapat bagian yang sama yakni 50 persen.

Toto menambahkan, Kota Makassar mendapatkan bagi hasil yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Penyebabnya, antara lain, kendaraan di Makassar paling banyak disbanding daerah lainnya, konsumsi BBM warga Makassar cukup banyak, dan masih banyak lagi.

“Hingga 29 September 2017, Kota Makassar mendapatkan dana bagi hasil dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 232.853.388.803. Makassar terbesar, daerah lain hanya dikisaran Rp 50 miliar ke bawah,” ujarnya. Jika diestimasikan untuk tahun 2018, lanjutnya, Makassar akan mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 341.206.506.135,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri perwakilan Bank Sulselbar yang membawakan materi mengenai dukungan Bank Sulselbar untuk peningkatan PAD Sulsel. Salah satu upaya Bank Sulselbar yakni akan melayani pembayaran PKB melalui ATM.(Tsi-Dai-Ridwan)

MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG) mengikuti sosialisasi pajak daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel di Karebasse Meeting Room Grand Sayang Park Hotel Jl Manunggal Makassar, Rabu (1/11). RPG menjelaskan manfaat pajak kendaraan bagi pembangunan di Sulsel.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayar masyarakat akan dikembalikan dalam berbagai bentuk pembangunan dan pelayanan kesehatan, katanya di depan 100 lebih masyarakat Makassar yang menghadiri sosialisasi pajak yang digelar Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Makassar 1 Selatan.

Sebelum RPG, Kepala Bapenda Sulsel Drs H Tautoto TR, M.Si menyampaikan materinya berjudul Arti Penting Pajak dan Layanan Unggulan Samsat Sulsel. Menurut Toto, sapaannya, Bapenda Sulsel hanya menangani lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok,

“Selain lima pajak tersebut ditangani oleh bapenda kabupaten/kota,” katanya. PKB dan BBNKB dibagihasilkan pada provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten/kota sebesar 30 persen. Pajak rokok dan BBNK dibagi hasilkan pada provinsi sebesar 30 persen dan kabupaten/kota sebesar 70 persen. Sementara PAP, provinsi dan kabupaten/kota mendapat bagian yang sama yakni 50 persen.

Toto menambahkan, Kota Makassar mendapatkan bagi hasil yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Penyebabnya, antara lain, kendaraan di Makassar paling banyak disbanding daerah lainnya, konsumsi BBM warga Makassar cukup banyak, dan masih banyak lagi.

“Hingga 29 September 2017, Kota Makassar mendapatkan dana bagi hasil dari Bapenda Sulsel sebesar Rp 232.853.388.803. Makassar terbesar, daerah lain hanya dikisaran Rp 50 miliar ke bawah,” ujarnya. Jika diestimasikan untuk tahun 2018, lanjutnya, Makassar akan mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 341.206.506.135,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri perwakilan Bank Sulselbar yang membawakan materi mengenai pembayaran pajak kendaraan non tunai (via ATM). Hadir juga Kasi STNK Kompol Rahim. Sosialisasi pajak ini dipandu oleh Kepala UPTP Makassar I Selatan H. Harmin MM.(Tsi-Dai-Alim)