Samsat Torut Gelar Penertiban Pajak Kendaraan dan Sosialisasikan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan

RANTEPAO – Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Toraja Utara (Torut) bersama Satlantas Polresta Torut, dan Jasa Raharja Torut yang tergabung dalam Samsat Torut

menggelar penertiban pajak kendaraan pada Selasa  6 September 2022  di Jalan Poros Makale Rantepao.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Torut Emmy Sakka Lebang, mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak kendaraan tepat waktu serta mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.

Pada penertiban ini petugas berhasil menemukan 16 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) namun yang membayar hanya 10 unit senilai Rp 18.208.800 yang terdiri dari empat unit kendaraan roda empat sebesar Rp 14.526.220 dan kendaraan roda dua sebanyak enam unit senilai Rp 3.682.580.

Emmy menambahkan, pajak yang dibayar tersebut akan dikembalikan ke masyarakat Torut dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lainnya.

Selama penertiban petugas menginformasikan kepada wajib pajak terkait adanya pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual/blokir BBN 2.

Saat ini Bapenda Sulsel juga menggelar penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB2) dan seterusnya hingga 30 November 2022. (alim)

Bapenda Sumut Tanyakan Samsat Lorong Wisata

MAKASSAR – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara (Sumut) berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumat, 2 November 2022.

Rombongan diterima Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sulsel Dr H. Reza Faisal Saleh M.Si, Kabid PAD Darmayani M.Si, Kabid Binwas Asnani Mappa MM, dan Kabid TSI Andi Satriadi Sakka, MM dan sejumlah perjabat eselon IV.

Rombongan dipimpin Sekretaris BPPRD Sumut Anda Subrata, M.Si  didampingi sejumlah pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut.

Subrata mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mendiskusikan berbagai hal antara lain mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukaan, dan upaya lainnya untuk meningkatkan PAD di Sumut.

“Kenapa kita memilih Sulsel karena karakter wajib pajak di Sumut mirip dengan karakter wajib pajak di Sumut,” ujarnya.

Dalam diskusi itu salah seorang peserta dari Sumut menanyakan inovasi Bapenda Sulsel bernama Samsat Lorong yang kini diberi nama Samsat Lorong Wisata.

“Samsat Lorong Wisata ini menyasar wajib pajak yang berada di dalam lorong. Kini kita sedang bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk menyiapkan Samsat Lorong Wisata ketika Pemkot Makassar menyelenggarakan kegiatan di Lorong Wisata,” kata Kepala UPT Makassar I Selatan Yarham Y, S.STP, MSi.

Rombongan juga menayakan operasi tempel -tempel (OTT) yang dilakukan Bapenda Sulsel pada kendaraan wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan.

Rencananya rombongan BPRD Sumut akan meninjau langsung sejumlah layanan unggulan samsat Sulsel untuk meningkatkan PAD.(alim)

Samsat Luwu Jaring 22 Unit Kendaraan Tak Bayar Pajak Kendaraan

MAKASSAR –Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Luwu menggelar penertiban pajak kendaraan didukung Satlantas Polres Luwu dan Jasa Raharja.

Peneriban pajak kendaraan berlangsung Kamis 25 Agustus 2022 di Barambing, Jalan Poros Suli-Makassar Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Penertiban pajak kendaraan dipimpin Kanit Regident Samsat Luwu Iptu Muliadi, S. Sos dan Kepala. UPTP Wilayah Luwu, Bulnia, S.STP pad.

Kendaraan yang terjaring sebanyak 22 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 16 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 6  unit.

Yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di tempat sebanyak 6 unit senilai Rp 13.191.800 yang berasal dari kendaraan roda dua sebanyak Rp.4.092.430 dan kendaraan roda empat sebanyak Rp.9.099.370.

Kasi Pendataan dan Penetapan UPTP Luwu, Hakim, mengatakan, penertiban PKB kembali akan dilangsungkan beberapa waktu ke depan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu.(alim)

Tim Pembina Samsat Nasional Tegaskan Kendaraan Tunggak Pajak Akan Jadi Bodong

MAKASSAR, PEMPROV SULSEL – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Silaturahmi dan Kunjungan Kerja Tim Pembina Samsat Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 18 Agustus 2022.

Kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, PKB dan SWDKLLJ, dihadiri langsung Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, serta Tim Pembina Samsat Nasional.

Kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Samsat Nasional.

Abdul Hayat menyampaikan pentingnya sosialisasi undang-undang ini untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan juga untuk mendukung perekonomian di Sulsel.

“Tentu dengan Undang-undang ini kita bisa lebih percaya diri lagi untuk meningkatkan kemandirian daerah dan percepatan pembangunan yang ada di daerah. Kita tidak ingin ini seremonial dengan paparan, dengan narasumber saja. Kita ingin ada outcome-nya,” jelasnya.

Abdul Hayat pun meminta kepada para kepala daerah Bupati dan Wali Kota di Sulsel untuk dapat menindaklanjuti dengan cepat hasil dari pertemuan dan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari road show Tim Pembina Samsat Nasional di provinsi-provinsi tertentu yang menjadi pilihan di Indonesia, dalam rangka persiapan kegiatan Rakernis tingkat nasional di Bali pada tanggal 23 Agustus mendatang.

Adapun materi yang diangkat, yakni Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

“Dari catatan yang kita peroleh, rata-rata (pajak kendaraan) tingkat nasional baru mencapai 40 persen lebih kurang. Artinya, masih banyak potensi di daerah yang kalau ini masyarakat ikut berperan serta aktif, negara, daerah, masyarakat punya kesempatan untuk membantu membangun, kan nilainya cukup besar,” ungkapnya.

Seperti di Sulsel, lanjut Irjen Pol Firman, pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar kurang lebih 40 persen sekian dari pajak keseluruhan yang ada di daerah.

“Oleh karena itu, kehadiran kami disini untuk meningkatkan (Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor) itu,” tegasnya. (*)

Pemprov Sulsel – Korlantas Polri Komitmen Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor

MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan kerja Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 18 Agustus 2022.

Hadir juga Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sudjana, serta Tim Pembina Samsat Nasional.

Mereka berdialog dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, PKB dan SWDKLLJ. Sekaligus melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Samsat Nasional di Ruang Rapat Pimpinan.

“Jadi pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan pajak dari kendaraan bermotor. Ada kebijakan-kebijakan yang kita sepakati,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Diantaranya, direncanakan akan dihapuskan untuk biaya balik nama, “Ini agar kendaraan dari luar yang beroperasi di Sulsel tidak lagi menggunakan flat nomor luar. Langsung balik nama gratis, langsung terdaftar dan bayar pajaknya di sini, bukan lagi di tempat lain,” sebut Andi Sudirman.

Demikian juga rencana penghapusan pajak progresif, “Karena kita melihat pengaruh dari pajak progresif tidak terlalu siginifikan, justru banyak data kurang akurat dengan data pemiliknya sendiri, sehingga evaluasi dilakukan termasuk penghapusan pajak ini. Sehingga pendapatan kita sesuai dengan data kendaraan yang ada,” ujarnya.

“Misalnya untuk penerimaan pajak dari kendaraan bermotor untuk membangun jalan,” tambahnya.

Gubernur menyampaikan untuk hal ini akan disiapkan termasuk peraturannya. Pemprov juga mendorong pendataan akurat, memperbaharui data kepemilikan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan. Pemprov mendorong untuk digitalisasi dalam penerimaan dan pembayaran pajak.

Sedangkan, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari road show tim pembina Samsat Nasional di provinsi-provinsi tertentu yang menjadi pilihan tim pembina Samsat Nasional di Indonesia dalam rangka persiapan kegiatan Rakernis tingkat nasional di Bali pada tanggal 23 Agustus mendatang.

Adapun materi yang diangkat, yakni Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

“Dari catatan yang kita peroleh, rata-rata (pajak kendaraan) tingkat nasional hanya baru mencapai 40 persen lebih kurang. Artinya, masih banyak potensi di daerah yang kalau ini masyarakat ikut berperan serta aktif, negara, daerah, masyarakat punya kesempatan untuk membantu membangun, kan nilainya cukup besar,” sebutnya.

Seperti di Sulsel, lanjut Irjen Pol Firman, pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar kurang lebih 40 sekian pajak keseluruhan yang ada di daerah. “Oleh karena itu, kehadiran kami disini untuk meningkatkan (Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor) itu,” tegasnya.

Menurut Firman, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaraan pajak pengendara bermotor, yang nantinya bisa berefek baik pada maskimalnya pelayanan publik.

“Kita sudah sepakat, menyatukan langkah, menyamakan persepsi, misi kita nanti diperoleh satu data valid yang manfaatnya bisa untuk banyak hal,” sebutnya.

Ia menilai kesamaan data bisa meningkatkan pajak yang hasil pajak itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, terutama pembangunan fasilitas dan sarana prasana untuk pelayanan publik. “Kembalikan ke pelayanan publik lagi,” ucapnya.(a)

Upacara HUT RI ke-77 di Bapenda Sulsel Berlangsung Hikmat

MAKASSAR – Upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-77, Rabu 17 Agustus 2022, berlangsung hikmat di Lapangan Upacara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Upacara berlangsung hikmat dipimpin Pembina Upacara Kepala Bapenda Sulsel H.A. Sumardi S.Sos M.Si.

Bertindak sebagai Komandan upacara adalah  Andi Chaydir Syahdad S.Stp.

Dalam sambutan seragam Gubernur Sulsel H. Andi Sudirman Sulaiman ST yang ia bacakan, kepala Bapenda Sulsel menyebut sejumlah pencapaian di Sulsel pada HUT RI ke-77 ini. Antara lain pembangunan sejumlah ruas jalan yang menghubungkan kawasan terpencil.

Ia juga menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena upacara peringatan HUT RI bisa kembali dilaksanakan di lapangan upacara setelah dua tahun lebih mengikuti upacara HUT RI secara online karena pandemi Covid-19.

“Kami sangat antusias dan berbahagia bisa kembali mengikuti upacara peringatan HUT RI secara langsung di lapangan. Dua tahun ini kita hanya mengikuti upacara secara online. Saya kira kebahagiaan ini dirasakan oleh seluruh warga Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Bapenda Sulsel DR. H. Reza Faisal Saleh, S.Stp,  M.Si mengatakan, upacara ini diikuti seluruh kepala UPT se-Sulsel dan pejabat eselon IV.(alim)

Semarak HUT RI di Bapenda, Mandi Tepung hingga Joget Balon

MAKASSAR – ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (16/8/2022), mengikuti berbagai lomba untuk memeriahkan HUT RI ke-77.

Lomba digelar untuk menjalin tali silaturahmi antarsesama pegawai Bapenda Sulsel.   Lomba yang digelar adalah lomba khas 17 agustus seperti lomba makan krupuk, joget balon, memperebutkan kursi diiringi musik, berbagi tepung, dan masih banyak lagi.

Lomba ini hanya diikuti oleh pegawai yang berkantor di Makassar dan Gowa.(alim)

Bapenda Sulsel Gelar Raker

MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas pelaksanaan program kerja tahun 2022 dan anggaran perubahan tahun 2022.

Raker berlangsung selama dua hari di Makassar, 15-16 Agustus 2022. Raker dibuka Sekretaris Bapenda Sulsel DR. H. Reza Faisal Saleh S.Stp., M.Si, Senin 15 Agustus 2022 mewakili Kepala Bapenda Sulsel H.A. Sumardi S.Sos M.Si.

Raker ini dihadiri kepala bidang dan 25 kepala unit pelaksana teknis pendapatan (UPTP) se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Armin Amir Madjid, mengatakan,  kegiatan ini dihadiri 125 peserta yakni kabid, kepala UPT, kepala sub bidang, dan pembantu bendahara.

Armin meminta peserta raker untuk fokus mengikuti kegiatan ini agar program kerja dapat dibuat dengan baik.

Dalam paparannya, Sekretaris Bapenda, mengatakan, raker ini dibuat untuk mengevaluasi capaian ealisasi terhadap program tahun anggaran 2022 serta menyusun rencana kerja kerja dan perubahan tahun anggaran 2022.

Ia berharap peserta raker memanfaatkan kegiatan ini untuk mengutarakan kendala yang dihadapi maupun kebutuhan yang dapat mendukung pencapaian target pendapatan agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya di tahun anggaran berikutnya dapat lebih baik lagi.

Ia juga meminta kepala UPT menggenjot realisasi program kerja karena tahun anggaran 2022 akan segera berakhir. Ia juga meminta kepala UPT semangat dalam mencapai target pajak tahun ini.

Dalam raker ini, setiap UPT dan bidang diminta untuk memaparkan rencana kegiatan tahun depan dan anggaran yang dibutuhkan.

Kepala Bapenda Sulsel H.A. Sumardi S.Sos M.Si., usai bertemu Kakorlantas dan Direktur Jasa Raharja, mengatakan, kegiatan ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan program kerja yang sedang berlangsung dan mempersiapkan anggaran perubahan 2022.(alim)

TP2DD Sidrap Juarai Capacity Building TP2DD Sulsel

MAKASSAR – Tim Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kabupaten Sidrap menyapu bersih predikat peserta terbaik pada acara Capacity Building TP2DD se-Sulawesi Selatan yang digelar Bank Indonesia.

Kegiatan diikuti 99 peserta yang berasal dari pemerintah provinsi serta 24 kabupaten/kota di Sulsel, 9 dan 10 Agustus 2022.

Tidak tanggung-tanggung, peserta Sidrap menyabet terbaik I, II, dan III pada acara yang digelar di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa tersebut.

Ketiganya merupakan jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap. 

Berdasarkan hasil ujian tertulis sertifikasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Kabid Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Jemmi Harun dinobatkan sebagai peserta terbaik I.

Terbaik II, ditempati Kasubid PAD Nurhidayah Ibhas, sementara Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah, Purnama Indah Bestari, menjadi terbaik III.

“Setelah melalui ujian sertifikasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Alhamdulillah kita menjadi peserta terbaik 1,2 dan 3 pada capacity building TP2DD,” ungkap Jemmi Harun, Rabu (10/8/2022).

Ia selanjutnya mengungkap, Bapenda Sidrap siap menyukseskan Elektronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD). 

“Semoga dengan adanya digitalisasi ini, pembayaran semakin transparan, sehingga kepercayaan wajib pajak semakin meningkat dan otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah,” harapnya.

Untuk diketahui, capacity building tersertifikasi ini digelar untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel.

Selain itu untuk menjaga kesinambungan kompetensi teknis yang diberi amanah sebagai PIC pelaporan kegiatan dan championships.

Pada acara tersebut, para peserta mendapatkan materi tentang cara melaksanakan implementasi ETPD sesuai Permendagri No. 56 tahun 2021 serta cara mengharmonisasikan keuangan antara pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) sesuai UU No. 1 tahun 2022.

Peserta juga diajarkan beradaptasi dengan dunia digital serta memanfaatkan layanan bank dalam memberikan pelayanan pada masyarakat baik di bidang pengeluaran maupun di bidang pendapatan yang terdiri dari pajak dan retribusi.(al)

Samsat Jeneponto Bagikan Bendera pada Wajib Pajak

JENEPONTO– Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Wilayah Jeneponto Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) membagikan bendera merah putih pada wajib pajak.

Bendera yang dibagikan tersebut berasal dari sumbangan ASN di Jeneponto. Setiap ASN menyumbangkan dua buah bendera.

Bendera sengaja dibagikan menjelang puncak perayaan HUT RI ke-77 tahun agar masyarakat dapat mengibarkan bendera di depan rumahnya masing-masing.

Pembagian bendera juga sebagai tanda terima kasih ASN Samsat Jeneponto kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Kepala UPT Bapenda Sulsel Wilayah Jeneponto  Muh. Aras Akbar M.Si,  mengatakan, bendera dibagikan kepada wajib pajak yang datang membayar pajak kendaraan di samsat.

Pembagian Sang Merah Putih dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003/4954/Polpum tanggal 22 Juli 2022 perihal Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 77 dan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 (Sepuluh) Juta Bendera Merah-Putih Kepada Masyarakat Secara Nasional.

Gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih kepada masyarakat secara nasional ini untuk menimbulkan semangat patriotisme dan meningkatkan rasa kesatuan dan cinta tanah air, serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi covid-19 menuju tata peradapan dunia yang baru.

Selain membagikan bendera Aras bersama Kasat Lantas Jeneponto Iptu Sudirman S .Sos dan Kanit Regident Ipda Gushar Abustan MH juga membahas upaya-upaya untuk mencapai target pajak di Samsat Jeneponto.

Insentif Pajak

Saat ini samsat di Sulsel melakukan pembebasan tarif progresif kendaraan mulai 2 Maret 2022-31 Desember 2022.

Pembebasan tarif progresif ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi seperti pick up, light truk, blind van, dan sejenisnya. Juga berlaku untuk proses kendaraan baru, kendaraan ulangan, mutasi masuk, mutasi keluar, dari dan dalam luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembebasan progresif tidak berlaku untuk kendaraan yang terblokir lapor jual atau blokir BBN 2.

Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel juga memberikan insentif pajak kendaraan angkutan umum orang yang terdaftar di samsat menggunakan nama pribadi.

Bukan hanya denda pajak kendaraan, pajak progresifnya juga ikut dibebaskan.  Pemberian insentif ini berlaku hingga 31 Desember 2022.(alim)